RADAR JOGJA – Masa liburan seakan masih menjadi momok di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerap muncul kerumunan masyarakat. Pengawasan ketat tak sepenuhnya membuat penerapan protokol kesehatan (prokes) berjalan efektif.

Kepala Dinas Pariwisata DIJ Singgih Raharjo mengakui masa liburan di tengah pandemi Covid-19 sangatlah berbeda. Jika biasanya mempromosikan potensi wisata, kali ini tak berjalan sepenuhnya. Penerapan prokes menjadi acuan utama sebelum objek wisata menyambut para wisatawan.

“Prinsip tidak ada larangan merayakan libur Natal dan tahun baru besok ini. Tapi ada catatan penting, tidak boleh ada kerumunan. Ini sekarang menjadi kunci,” tegasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan, Kamis (10/12).

Berlibur di tengah pandemi sejatinya tak ada larangan. Hanya saja dalam kesempatan ini, Singgih mengingatkan kembali kondisi pandemi Covid-19. Apabila lengah, maka berpotensi memunculkan sebaran kasus di dunia pariwisata.

Pihaknya tetap mengacu Peraturan Gubernur DIJ Nomor 77 tahun 2020. Mengatur tentang Penerapan Disiplin dam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Berupa pembubaran kegiatan apabila melanggar prokes.

“Ini bedanya dengan libur nataru tahun sebelumnya. Dulu mungkin boleh bahkan mengundang kerumunan, tapi dalam situasi pandemi ini ada pengecualian. Kalau ada kerumunan pasti ada konsekuensinya,” katanya.

Singgih kembali mengingatkan para pelaku usaha. Khusus yang terfokus pada pelayanan hospitality layaknya perhotelan. Untuk tidak menggelar acara yang mengundang kerumunan.

Seperti diketahui libur nataru kerap menjadi momen berharga. Beragam program liburan ditawarkan. Untuk merayakan libur panjang di perhotelan, cafe maupun restoran.

“Kondisinya saat ini beda, kalau membuat kerumunan tentu harus ada ijin. Tapi kalau kecil dan tidak menimbulkan kerumunan saya kira tidak ada masalah selama prokesmya ketat dan disiplin,” ujarnya.

Catatan ini juga diberikan kepada pelaku usaha di ruang publik. Agar tak membuat kegiatan atau program yang mengundang kerumunan orang. Landasan yang digunakan adalah prokes Covid-19.

Singgih meminta masyarakat turut berperan aktif. Berupa pelaporan kepada Satpol PP atau Satgas Gakkum Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Silakan bisa menghubungi hotline di Satpol PP. Tidak perlu viral dulu, kalau ada kerumunan dan event yang menimbulkan kerumunan, masyarakat juga berhak melapor,” pesannya.(dwi/sky)

Jogja Raya