RADAR JOGJA – Kasus penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 tak hanya terjadi di Kementerian Sosial RI. Di Sleman juga muncul dugaan penyalahgunaan bansos yang cukup menuai perhatian publik. Hal itu lantaran penyaluran bansos diduga telah ditumpangi untuk keperluan pemenangan pasangan calon bupati-wakil bupati Sleman.

Kasus tersebut bermula beredarnya foto-foto dan video pembagian bansos Covid-19 yang disertai kampanye untuk pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati nomor urut 3 Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa. Kegiatan itu terjadi di Angkringan Marhaen, Dusun Nyamplung, Balecatur, Gamping, Sleman, Minggu (22/11). Bahkan kegiatan itu terdokumentasi di media sosial dan viral selama seminggu terakhir. Warga mendapatkan paket sembako berwadah tas warna merah dengan logo dan tulisan “Kemensos Hadir.”

Atas kejadian tersebut, ditambah informasi dari warga, tim pemenangan paslon bupati-wakil bupati Danang Wicaksana Sulistya-Raden Agus Choliq mengambil sikap. Kemarin (7/12) sore tim pemenangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 itu melaporkan dugaan penyalahgunaan bansos Covid-19 ini ke Bawaslu Sleman. “Kami juga sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan lapor juga ke polisi,” ujar Kari Tri Aji, juru bicara paslon bupati-wakil bupati nomor urut 1.

Menurut Kari, tindakan tersebut telah mencederai demokrasi dan misi sosial pemerintah pusat dalam upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19. “Saya lihat orang-orang yang membagikan bansos itu tidak punya legal standing. Itu jelas pelanggaran pidana, sebagaimana pernah dijelaskan oleh KPK,” tegasnya.
Pelanggaran pidana yang dimaksud karena proses pendistribusian bansos ditumpangi kepentingan politik untuk Pilkada 2020 Sleman. “Hal itu memang sudah sejak awal ditengarai bakal terjadi oleh KPK. Makanya KPK mengawasi pendistribusian bansos Covid-19,” sambung Kari seraya mengklaim memiliki saksi yang siap dihadirkan sebagai alat bukti pelaporan. “Ada penerima, kurir, hingga warga penerima bansos itu,” bebernya.

Berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, Tim Paslon 01 membuat laporan ke KPK. Laporan dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19 juga disampaikan ke Polres dan Bawaslu Sleman. Data yang disampaikan, katanya, sudah terverifikasi bahkan foto-fotonya beredar di media sosial. “Ketika Mensos tertangkap oleh KPK, maka kami berikhtiar untuk mengungkapkan kejadian ini,” katanya.
Pakar Hukum Universitas Atmajaya Dr G. Aryadi SH MH menyebut, penyalahgunaan distribusi bansos termasuk pelanggaran pidana pemilu.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tepatnya pasal 187B dan 187 C.
Pasal itu intinya menjelaskan, setiap orang atau lembaga, partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi maupun menerima imbalan pada proses pencalonan bupati-wakil bupati diancam pidana. Yakni penjara 24-60 bulan. Serta denda antara Rp 300 juta-Rp 1 miliar. “Saya kira pasal tersebut sudah sangat jelas,” katanya.

Terpisah, Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar menyatakan segera menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran pilkada dengan menggali informasi terbaru dari panitia pengawas pemilu di kapanewon terkait.

Arjuna menegaskan, siapa pun dilarang mempengaruhi masyarakat dengan iming-iming uang atau barang. Terlebih di masa tenang ini. “Kami melakukan patroli pengawasan. Terutama untuk mencegah praktik politik uang,” ucapnya.
Petrus Kanisius Iwan Setyawan SH MH selaku ketua tim advokasi paslon bupati-wakil bupati Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa, membantah dugaan penyalahgunaan bansos tersebut. Dia mengklaim, pembagian bansos Covid-19 dari Kemensos yang dipersoalkan sejumlah warga dan beredar di media sosial, tak ada kaitannya dengan paslon bupati-wakil bupati nomor urut 3.

“Itu semua di luar sepengetahuan tim kampanye Kustini-Danang. Kami tak pernah menginstruksikan untuk memanfaatkan pembangian bansos untuk kepentingan pilkada,” dalihnya. Petrus mengimbau masyarakat tidak mempolitisasi kejadian tersebut, sehingga akan mengganggu masa tenang pilkada.
Sementara itu, Hasto Karyantoro, ketua tim pemenangan Sri Muslimatun-Amin Purnama, menyatakan, pembagian bansos itu patut diduga adanya upaya memanfaatkan bantuan negara di masa pandemi Covid-19. “Mohon dengan sangat agar masyarakat menolak bantuan yang merupakan ladang korupsi oleh tersangka mantan Mensos Juliari Piter Batubara (JPB) bersama jajarannya,” pintanya.

Hasto menengarai bansos tersebut dikemas ulang untuk disebarkan pada sisa waktu jelang pencoblosan surat suara besok. “Kami berharap ada gerakan moral masyarakat agar menghentikan pembagian bansos hasil korupsi sistematis oleh tersangka JPB. Hanya dengan gerakan moral, masyarakat dapat bersama-sama menghentikan ambisi dinasti kekuasaan yang menghalalkan segala cara,” paparnya. (eno/laz)

Jogja Raya