RADAR JOGJA – Memasuki hari tenang, tahapan Pilkada 2020 di Gunungkidul justru ramai. Masih ada upaya menyalahi aturan dengan tujuan mempengaruhi pilihan warga dengan cara bagi-bagi hadiah.

Kejadian ini berlangsung di Kapanewon Semin, tepatnya Padukuhan Kutugan, Kalurahan Pundungsari. Penyelenggara pemilu menemukan tumpukan telur dalam tatakan dan wajan. Kasus ini sedang ditindaklanjuti Bawaslu Gunungkidul.

Ketua Panwascam Semin Aris Wijayanto mengatakan, indikasi kasus pelanggaran pilkada itu berlangsung pada Minggu (6/12). Pihaknya menerima informasi ada gerakan mengedarkan sembako dengan tujuan politik tertentu menjelang coblosan.

“Lokasi penemuan telur dan wajan saat kami temukan berada di rumah warga,” kata Aris Wijayanto ketika dihubungi Senin (7/12). Petugas langsung meminta keterangan pemilik rumah dan membenarkan barang-barang yang akan diedarkan.

Di awal dia menyebut, telur dan wajan merupakan hadiah dari seseorang. Namun setelah diklarifikasi lebih lanjut ketakutan. “Kami kejar dengan pertanyaan dengan regulasi dan baru mengaku bahwa barang itu bukan dari seseorang, melainkan dari tim paslon pilkada,” ujarnya namun enggan menjelaskan dari paslon mana.

Selanjutnya pemilik rumah berinisiatif mengembalikan tumpukan sembako kepada kordes (koordinator desa). Menurut Aris, tindakan yang dilakukan panwascam sebagai bentuk pencegahan praktik tidak sehat menjelang coblosan. “Sejauh ini barang-barang belum beredar,” ucapnya.

Setelah adanya rencana bag-bagi hadiah menjelang pemilihan, Bawaslu mengontruksikan stanby melakukan patroli wilayah sampai tingkatan paling bawah sebagai langkah pencegahan. Dia juga meminta masyarakat agar pro aktif.

Sementara itu anggota Bawaslu Gunungkidul Sudarmanto mengatakan, sudah ada dua laporan awal dugaan pelanggaran pilkada. Pertama indikasi politik uang dan kedua penimbunan telur dan wajan yang diduga akan dibagikan ke warga. “Namun keduanya belum masuk kategori temuan. Masih informasi awal yang harus kami proses melalui penelusuran,” katanya.

Jika dalam penelusuran dan hasil kajian memenuhi unsur pelanggaran, baru masuk ranah temuan. Dikatakan, setiap informasi bukan serta merta menjadi sebuah temuan, namun harus dilakukan penelusuran lebih lanjut. “Hasil kajian baru keluar selama tujuh hari ke depan,” ucapnya.

Berisiko, Pilkada di Zona Merah

Sementara itu, pro kontra di kalangan masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19, masih terjadi. Tak sedikit yang khawatir coblosan kali ini menimbulkan klaster persebaran virus korona.

“Pilkada di tengah pandemi mengkhawatirkan,” ungkap Kartika 34, warga Maguwoharjo, Sleman, Senin (7/12). Terlebih, lanjutnya, saat ini Kabupaten Sleman menduduki zona merah kasus Covid-19. Bahkan belakangan kasusnya mencapai 100 lebih dalam sehari.

Menurutnya, hal ini tidak dapat dianggap enteng. Meski, persiapan pilkada diperketat dengan protokol kesehatan dan alat pelindung diri (APD) lengkap. Kartika menjelaskan, jika pemungutan suara tetap digelar, dipastikan angka golput meningkat.

Ibarat warga lebih memilih golput daripada harus mengorbankan kesehatan demi mendulang suara hak memilih. Bukan maksud tak menghargai sistem demokrasi. “Namun dengan keadaan seperti ini sangat berisiko. Karena kita tidak tahu persebaran virus itu,” tandasnya.

Dia mengaku bakal golput. Lantaran takut terpapar Covid-19. Di sisi lain dia memiliki anak kecil. Di mana anak-anak merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19. “Ya, paling nggak pilkada ditunda sampai kondisi memungkinkan,” terangnya.

Demikian pula Surya Saputra, 36, warga Sayegan. Senada disampaikan Kartika, ia mengungkapkan, sejatinya demokrasi dibutuhkan untuk keberlangsungan sistem pemerintahan. Namun, terlepas itu, kesehatan masyarakat jauh lebih penting. Meski di TPS menerapkan prokes, tidak ada yang bisa menjamin aman dari risiko penularan.

“Kita lihat tenaga medis saja banyak yang kena Covid-19, meski dalam bekerja sudah pakai APD standar. Pejabat yang katanya disiplin prokes, juga terpapar,” ungkapnya. Menurutnya, situasi ini dilematis.

Warga Tlogoadi Sumini, juga mengaku was-was digelarnya pilkada di tengah pandemi. Apalagi dirinya lansia 67 tahun. Dia takut tertular Covid-19. “Sosialisasi prokes ya sudah diterima. Takut ya ada, tapi bagaimana lagi, ini hajatan hak warga negara,” ucapnya.

Menurut dia, pandemi ini selain membuatnya khawatir juga menyebabkan minimnya sosialisasi kampanye calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) yang akan maju di Sleman. Jika di tahun-tahun sebelumnya dia dapat menjumpai langsung kandidat-kandidat cabup dan cawabup, kali ini dia hanya menjumpai dari gambar baliho yang ditempelkan. “Ya, tetap nyoblos meski juga belum lihat langsung siapa saja calonnya,” tuturnya. (gun/mel/laz)

Jogja Raya