DIKIRIM: Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani (kiri) dan Bupati Badingah dalam kegiatan pendistribusian logistik kemarin (6/12). (GUNAWAN/RADAR JOGJA )
RADAR JOGJA – Sebanyak 22 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tiga pilkada di DIJ dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Mereka sudah menjalani isolasi mandiri dan tugasnya digantikan petugas lain yang dipastikan dalam kondisi sehat saat bertugas nanti.
“Hingga Sabtu (5/12) ada 22 petugas KPPS yang positif. Datanya masih bergerak, karena hasilnya tidak keluar seketika,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ Hamdan Kurniawan Minggu (6/12). Petugas KPPS yang positif Covid-19 ada 14 di Gunungkidul, lima di Sleman, dan tiga di Bantul.
Sebanyak 22 itu diketahui positif Covid-19 dari hasil swab test yang digelar Satgas Covid-19 tiap daerah. “Hasil rapid test yang kami gelar reaktif, kemudian ditindaklanjuti dengan swab test oleh Satgas,” tambahnya.
Meskipun begitu, Hamdan memastikan petugas KPPS yang positif Covid-19 itu sudah diganti dengan petugas lain. Petugas penggantinya pun sudah menjalani rapid test dan dinyatakan non-reaktif. Dia pun meminta para pemilih tak perlu takut datang ke tempat pemungutan suara (TPS) Rabu mendatang (9/12).
“Untuk 6.100-an TPS nanti, kami pastikan ketat menerapkan prokes,” tegasnya.
Hal itu karena KPU tiap kabupaten, selain mulai menyalurkan logistik pemungutan suara, juga sudah menyalurakn 14 item alat pelindung diri (APD) ke TPS. Ke-14 APD itu meliputi masker, thermogun, baju hazmat, sarung tangan lateks, hand sanitaizer, disinfektan, sabun cair, face shield, semprotan, tempat air berkeran berikut ember penampung, sarung tangan plastik untuk pemilih, kantung plastik, tisu, dan vitamin. “Insya Allah sudah siap semua APD dan logistik pemungutan suara. Hari ini (kemarin, Red) sudah mulai didistribusikan,” ungkapnya.
Untuk memastikan pelaksanaan prokes di tiap TPS, Hamdan menyebut, sudah menggelar bimbingan teknis sebelumnya. Tiap KPPS juga sudah dilengkapi dengan buku saku. Tapi untuk pengawasan di lapangan akan dilakukan panitia pemungutan suara (PPS) dan pengawas TPS. “Dimungkinkan pula dari aparat kepolisian dan kewilayahan yang akan memastikan penerapan prokes,” katanya.
Ketika dari penyelenggara sudah diwanti-wanti menerapkan prokes, Hamdan juga meminta para pemilih untuk taat jadwal kedatangan sesuai undangan yang disampaikan. Menurutnya, dalam pilkada di masa pandemi ini pemilih sudah dijadwalkan waktu pencoblosan di TPS. Tak lagi bebas datang mulai pukul 07.00 hingga 13.00. “Jadwal kedatangan itu penting untuk mengurangi kerumunan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu Hamdan juga mengaku tidak menyiapkan TPS khusus untuk pasien isolasi mandiri di shelter maupun di rumah sakit. Terhadap pasien yang sedang sakit maupun isolasi mandiri, ia menyebut akan berkoordinasi dengan Satgas di tiap kabupaten. Untuk teknisnya, Hamdan belum bisa menjelaskan. Apakah petugas dengan APD lengkap atau petugas medis yang masuk ke ruang perawatan. “Yang jelas selama memiliki hak pilih harus difasilitasi,” tuturnya.
TPS di Kalitengah Lor Dipindah ke Pengungsian
Tempat pemungutan suara (TPS) di Kalitengah Lor akan dipindahkan ke Barak Pengungsian Kalurahan Glagaharjo dalam coblosan nanti. Hal ini karena wilayah Kalitengah Lor masuk 5 km dalam radius rawan bencana erupsi Gunung Merapi.
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menjelaskan, dari tiga padukuhan yang direkomendasikan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Jogjakarta, hanya Kalitengah Lor yang memiliki TPS untuk pelaksanaan pilkada. Sedangkan di wilayah Kaliadem dan Pelemsari, dipastikan tidak ada TPS karena masyarakat sudah berpindah ke huntap. “Dari tiga dusun itu, hanya satu dusun yang berpenduduk yaitu Kalitengah Lor,” jelas Trapsi Minggu (6/12).
Nantinya akan ada satu TPS yang akan didirikan di barak pengungsian. Difungsikan untuk memfasilitasi para pengungsi dari Dusun Kalitengah Lor. Sedangkan masyarakat yang masih belum mengungsi, pemilihan juga akan dilakukan di barak pengungsian. Pemilih dari Kalotengah Lor setidaknya ada 400-an orang.
“Jadi warga di pengungsian tidak usah naik saat pemilihan, dan warga yang masih di Kalitengah Lor diminta untuk bisa turun,” kata Trapsi. (pra/eno/laz)
