RADAR JOGJA- Jogja Corruption Watch (JCW) mengkritik pertemuan antara Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dengan Gubernur DIJ, Sultan Hamengku Buwo  (HB) X, Jumat (4/12) .

Pasalnya, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan stadion Mandala Krida APBD tahun 2016 – 2017 dengan  anggaran Rp 85, 845 miliar di pemerintahan propinsi DIJ. Dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 35 miliar.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan atas kasus dugaan korupsi itu temasuk mantan Kepala BPO DIJ, Edy Wahyudi yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tim penyidik KPK telah menetapkan sejumlah nama, namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan nama para tersangka. KPK terkesan lamban untuk mengumumkan nama-nama tersangka ke publik.

“Sangat disayangkan seorang Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, malah melakukan pertemuan di tengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Manadala Krida masih dilakukan. Tak elok saja seorang Wakil KPK bertemu Gubernur DIJ, karena proses hukum kasus dugaan korupsi stadion Mandala Krida sedang berjalan,” ujar  Baharuddin Kamba, aktivis JCW, Sabtu (5/12).

Kamba menyatakan, alangkah baiknya pertemuan Alex Marwata dengan Gubernur DIJ Sultan Hamengkubuwono (HB) X ditunda setelah vonis hukum atas kasus tersebut diputuskan.

Kamba menambahkan, Pihaknya juga meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk melakukan klarifikasi terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait dengan pertemuannya dengan Gubernur DIJ  Sultan Hamengkubuwono (HB) X itu.

“Untuk menegaskan ada atau tidaknya pelanggaran etik atas pertemuan tersebut ditengah proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan stadion Mandala Krida yang masih berlangsung,”tambahnya.

JCW juga mendorong kepada penyidik KPK untuk segera mengumumkan nama-nama tersangka dalam kasus ini.

Dalam pertemuan KPK dengan Gubernur DIJ ,Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata meminta kepada  Sultan Hamengkubuwono (HB) X agar peran inspektorat di lingkungan pemerintah DIJ untuk lebih diberdayakan lagi.

Selain itu pihaknya juga telah melapor kepada Gubernur DIJ Sultan  Hamengkubuwono (HB) X  terkait upaya penetapan tersangka atas dugaan korupsi tersebut (sky)

Jogja Raya