RADAR JOGJA – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ menganggap pemangkasan masa libur tidak berpengaruh kepada tingkat okupansi hotel. Saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti, PHRI menargetkan tingkat okupansi hingga 90 persen dari 70 persen kapasitas kamar yang ada.

Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengungkapkan, tingkat okupansi hotel anggota PHRI sempat mencapai 60 persen pada November. Namun terjadi penurunan signifikan pada akhir November. Sebanyak 30 persen konsumen melakukan pembatalan reservasi kamar.

Menurut Deddy, itu disebabkan karena adanya kabar peningkatan kasus Covid-19 di DIJ serta aktivitas Gunung Merapi.  “Lalu kami  coba beri pengertian, masalah peningkatan Covid di DIJ itu tidak semua wilayah tidak zona merah. Ada yang masih kuning, oranye di dua kabupaten. Yang soal Merapi, kami terangkan jarak bahaya itu lima kilometer, selebihnya aman,” jelasnya Kamis (3/12).

Pada 20 Desember hingga 2 Januari mendatang, Deddy berharap bakal ada peningkatan okupansi. Pihaknya juga akan terus memperhatikan penerapan protokol kesehatan (prokes). Salah satunya melalui upaya sertifikasi hotel yang layak beroperasi di tengah pandemi Covid-19.

“Kami melakukan verifikasi terus menerus dan juga sertifikasi PHRI yang dilakukan kementerian pariwisata. Ada 274 hotel dan restoran sampai saat ini buka, yang sudah terverifikasi sekitar 175,”  jelasnya. Menurutnya, tingkat okupansi saat ini telah membaik yakni sekitar 52 persen.

Menurut pengamatannya, masih banyak tamu-tamu hotel yang mengabaikan protokol kesehatan, sehingga hotel akan terus  menerapkan sanksi tegas. Tamu yang melanggar prokes tidak diperkenankan untuk menginap.

“Silakan meninggalkan hotel karena kami tidak mau ada tamu maupun karyawan kami yang positif. Pada intinya kami ingin menjaga diri dan orang lain, dan tamu juga menjaga tamu lain dan karyawan,”  terangnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIJ Singgih Raharjo menjelaskan, menjelang masa libur, perlu ada peningkatan kewaspadaan, baik bagi para pengelola tempat wisata maupun wisatawan. “Dari sisi pengelola tentu lebih meingkatkan kewaspadaan, checking prasarana sarana. SDM di-briefing bagaimana melayani tamu dengan standar prokes yang sudah kami lakukan simulasi,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengakui, November lalu kemunculan klaser di Kota Jogja tidak begitu banyak. Hanya kasusnya yang masih fluktuatif. Artinya, tidak semua kasus itu saling berhubungan dan hal itu menunjukkan sebaran Covid-19 semakin merata.

“Memang dari kasus-kasus di Kota Jogja sebagian besar ada riwayat perjalanan luar kota, baik mereka yang datang ke Jogja maupun mereka yang keluar dari Jogja. Semua sama-sama berpotensi membawa virus,” katanya kemarin.

Oleh karena itu, disiplin terhadap prokes 4M menjadi satu-satunya pertahanan saat ini, agar tidak mudah terpapar Covid-19. “Kita tidak bisa melakukan lebih dari itu di masa-masa seperti ini, kecuali 4 M. Aktivitas kita akan lebih aman dan nyaman,”  tandas Heroe. (tor/wia/laz)

Jogja Raya