RADAR JOGJA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bantul memangkas tujuh rancangan peraturan daerah (raperda). Salah satu raperda yang terhapus adalah usulan Komisi D terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nasibnya pun menggantung. Kendati diprioritaskan, pembahasannya bisa diurungkan. Tergantung kebijakan bupati terpilih.

“Target semula 17 raperda, namun demikian karena Covid-19, maka ada refocusing,” sebut Kepala Bagian (Kabag) Legislasi DPRD Bantul Reni Mariastuti di kantornya, Selasa (1/12).

Reni melaporkan, hanya 10 raperda yang mampu dirampungkan. Raperda itu adalah tiga raperda rutin, yaitu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), APBD murni, dan APBD pertanggungjawaban. Sedangkan empat lainnya adalah Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul No 9/2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul No 20/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, Perubahan Atas Perda Kabupaten Bantul No 18/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025, Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Ketahanan Keluarga.

Adapun kelima raperda prakarsa DPRD dihapus dari masing-masing komisi dewan. Antara lain, Komisi A tentang pemberian intensif dan kemudahan penanaman modal. Komisi B terkait dengan pajak. Komisi C rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komisi D terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dan Bapemperda terkait retribusi perizinan.

“Sudah ada kesepakatan antara ketua DPRD dengan PJS Bupati. Raperda yang terkena refocusing, dua usulan bupati dan lima usulan kami. Kami susun di 2020 dan masuk ke raperda 2021,” paparnya.

Kabag Hukum Setda Bantul Suparman pun tidak menyebut secara pasti alasan anggaran pembahasan raperda pemenuhan hak disabilitas terkena refocusing. Dia hanya menyebut itu sudah melalui pertimbangan. “Pertimbangannya, ketika tidak disahkan sekarang, akan menimbulkan masalah atau tidak. Karena sekarang membutuhkan anggaran untuk penanganan Covid-19, sehingga untuk penyusunan perda dikurangi. Otomatis, kami harus menyesuaikan itu,” ujarnya.

Suparman juga menyebut, pemenuhan hak disabilitas akan menjadi prioritas pembahasan raperda 2021. Namun dijelaskan, ketentuan Kemendagri mengatur, penyusunan raperda tahun depan maksimal sama dengan jumlah raperda yang mampu diselesaikan tahun ini ditambah 25 persen. “Tahun ini hanya dapat menyelesaikan 10 raperda. Ditambah 25 persen. Jadi tahun ini hanya mendapat mengajukan 12 raperda,” urainya.

Kendati raperda pemenuhan hak disabiltas diprioritaskan, tetap dapat berubah. Mengingat tahun depan adalah periode baru pemerintahan bupati Bantul. “Jadi visi dan misi bupati seperti apa. Diwadahi lembaga yang melaksanakan. Kemungkinan akan ada perubahan dalam visi dan misinya. Jadi yang melaksanakan melakukan penyesuaian,” tandasnya. (fat/laz)

Jogja Raya