RADAR JOGJA РKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) DIJ, Meluncurkan  Aplikasi sistem informasi monitoring dan evaluasi narapidana asimilasi dan integrasi (si Monas), senin (30/11).

Aplikasi yang berguna memantau napi asimilasi di masa pandemi covid-19 tersebut merupakan inovasi kanwil kemenkumham dij dan pertama kali hadir di indonesia.

Kakanwil Kemenkumham DIJ, Indro Purwoko mengatakan, aplikasi tersebut bertujuan untuk menghubungkan antara napi dengan kelompok masyarakat yang berkerja sama dengan pihaknya dalam melakukan pemantauan kepada para napi asimilasi.

“Yang bisa mengunakan aplikasi ini adalah kepala bapas, kelompok masyarakat yang ditunjuk dan pembimbing kemasyarakatan (pk) yang memberikan bimbingan. masyarakat juga bisa memonitor klien itu dibimbing bagaimana,” jelas dia.

Indro menambahkan, di masa pandemi covid-19 seperti sekarang pemantauan dengan cara tatap muka tidak mungkin dilakukan. dengan demikian, monitoring daring melalui aplikasi dapat menjadi alternatif agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal.

“Dimasa pandemi aplikasi ini tentu sangat membantu. karena kami punya sekitar 918 klien di seluruh jogja, kan tidak mungkin kalau ditemui satu-satu. jadi lewat aplikasi ini, kami bisa memantau sejauh mana klien melaksanakan bimbingan, dan kegiatan apa saja serta hasilnya bagaimana,” tambahnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham DIJ , Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan, adapun alur penerapan aplikasi tersebut yakni pertama kali napi asimilasi akan diserahkan dan diregistrasi ke bapas. kemudian, napi tersebut akan di input datanya dan ditunjuk pk yang akan mendampingi.

“Setelah itu, pk akan meneruskan bimbingan apa, berapa lama, dan jenis kegiatan bimbingannya apa. setelah diinput oleh pk, akan masuk ke dalam akun pokmas. nanti pokmas yang melihat semuanya dan targetnya seperti apa. kemudian dinilai apakah napinya sudah cukup baik atau bagaimana,” ujarnya.

Gusti Ayu menambahkan, secara umum kehadiran aplikasi ini berguna untuk memantau secara konkret tindakan dan perilaku para napi asimilasi selepas keluar dari lapas. pasalnya, selama ini pihaknya menyebut para napi asimilasi belum terpantau dan dievaluasi secara maksimal.

“Sehingga kami bisa lebih mudah mencegah mereka kembali berbuat tindak pidana serta mampu diterima di masyarakat. karena statistik di jogja itu ada sekitar 200 napi asimilasi yang kembali residivis, jadi masih lumayan tinggi. jadi kami berharap aplikasi ini mampu tercantum, tercatat dan diberikan bimbingan serta tidak lagi melakukan tindak pidana,” tambahnya. (sky)

Jogja Raya