RADAR JOGJA – Pentingnya tertib protokol kesehatan (prokes) kini menjadi perhatian Kabupaten Kulonprogo. Ini karena dari ketidaktertiban penerapan prokes itu menjadikan ledakan klaster persebaran Covid-19 di Bumi Binangun. Yakni klaster perkantoran yang berawal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kulonprogo Fajar Gegana mengatakan, pihaknya akan lebih ketat lagi dalam penerapan prokes. Khususnya di lingkungan kantor pemkab. Sebagai upaya pencegahan, ke depan akan lebih meningkatkan operasi yustisi di lingkup perkantoran.

Dengan haraoan kasus klaster perkantoran tidak terulang kembali dan para ASN bisa menjadi contoh masyarakat tentang pentingnya penerapan prokes. “Kami berharap semua ASN yang bekerja di instansi pemerintahan harus taat protokol kesehatan,” ujar Fajar.

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kulonprogo Baning Rahayujati mengatakan, terbentuknya klaster pertama dan terbesar di Kulonprogo ini bermula dari penularan salah seorang pegawai Disdukcapil yang positif Covid-19. Sebelumnya orang itu diketahui melakukan perjalanan dinas ke salah satu wilayah di Jawa Tengah.

Baning menyatakan, meluasnya klaster ini juga disebabkan karena terlambatnya penanganan. Sebab, sebelum terkonfirmasi positif, pegawai itu juga diketahui sempat menghadiri berbagai kegiatan dan berkontak dengan beberapa orang. Kurang tertibnya penerapan proeks berdampak pada banyaknya orang yang tertular.

Baning menjelaskan, penularan Covid-19 pada klaster ini terjadi karena adanya kontak antarmanusia selama lebih dari 15 menit dengan jarak kurang dari satu meter. Terlambat diketahuinya hasil infeksi virus sebelum gejala muncul, juga membuat luasnya penularan.

Data yang dimiliki Gugus Tugas, hingga 23 November 2020 terdata 48 orang yang tertular dari klaster itu. Baning mengungkapkan, tracing penularan klaster itu juga terus dilakukan. Sebagian lainnya kini menunggu hasil pengujian laboratorium.

Selain banyaknya penularan, dampak dari klaster Disdukcapil ini juga membuat beberapa kantor pemerintah dilakukan penutupan sementara. Total ada empat kantor pelayanan publik yang sempat ditutup sementara untuk mencegah penularan semakin membesar.

Empat kantor yang dilakukan penutupan adalah Disdukcapil, Kapanewon Pengasih, Kelurahan Jatisarono, dan Kelurahan Demangrejo. Penutupan berdasar temuan pegawai positif dari tiap kantor itu.
Karena kewajiban melayani publik, sebagian kantor desa kemudian memberlakukan layanan daring dan pegawai piket bila dibutuhkan untuk menangani keadaan darurat. Salah satunya kantor Kelurahan Jatisrono yang berada di Kapanewon Sentolo.

Carik Jatisarono Rubiyono menyampaikan, penutupan kelurahan dilakukan pasca satu pamong dinyatakan positif Covid-19. Usai tertular dari klaster Disdukcapil karena berkontak dengan salah seorang pegawai itu. “Kami tutup berdasarkan hasil kesepakatan, 23-27 November 2020,” ujar Rubiyono. (inu/laz)

Jogja Raya