RADAR JOGJA – Proses penyaluran pupuk subsidi melalui kepersertaan Kartu Tani dinilai sarat persoalan. Petani meminta agar penyaluran pupuk subsidi melalui skema itu diundur sampai evaluasi dan perbaikan dilakukan.

Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Sleman Januwanto mengatakan, penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sleman belum berjalan optimal. Sebab ada sebagian petani yang tidak memiliki Kartu Tani sebagai syarat untuk menebus pupuk subsidi. Persoalan juga ditemui pada petani dengan usia tua, mereka kesulitan mengikuti prosedur pendaftaran.

“Petani sulit untuk mengakses pupuk. Apalagi permasalahan banyak ditemukan petani yang sudah tua dan buta huruf. Harus naruh uang di ATM untuk nebus pupuk, mereka kesusahan,” terang Januwanto saat public hearing dengan Pansus Kelangkaan Pupuk di DPRD DIJ, Rabu (25/11).

Menurutnya, kuota pupuk subsidi juga tergolong minim. Misalnya tiap satu hektare hanya dijatahi 12,5 kg pupuk urea. “Apakah dengan pupuk segitu bisa panen, kami mengusulkan penambahan kuota pupuk,” paparnya.

Berdasarkan pengalamannya mendampingi petani, juga ditemui Kartu Tani yang belum bisa digunakan untuk menebus pupus bersubsidi. Sejumlah agen pupuk dikatakan juga belum siap untuk melayani pengguna Kartu Tani.
Karena sarat persoalan itu dia meminta penyaluran pupuk subsidi melalui skema kepersertaan Kartu Tani ditunda terlebih dahulu. “Harapan kami tidak jadi diadakan dengan Kartu Tani. Kelonggaran pupuk harus diberikan kepada petani,” tandasnya.

Pengurus Gabungan Telompok Tani (gapoktan) di Bantul Wujiman mengatakan, tingkat kepersertaan Kartu Tani di gapoktannya tergolong minim. Dari sekitar 3.000 anggota gapoktan, baru 900 yang memiliki Kartu Tani. “Mereka menggarap sekitar 307 hektare sawah,” jelasnya.

Selain itu, pemilik Kartu Tani pun juga kerap menemui kendala teknis. Ada sejumlah kartu yang tidak bisa digunakan. “Di sistem kalau digesekkan tidak keluar pupuknya. Padahal sudah mengusulkan. Mengurus prosesnya juga sangat panjang,” keluhnya.

Ketua Pansus Kelangkaan Pupuk DPRD DIJ Danang Wahyu Broto menjelaskan, segala keluhan ini akan ditampung dan dibahas dengan dinas dan lembaga yang berkaitan dengan program tersebut dalam waktu dekat. “Kami mengundang distributor, pabrik pupuk, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Keluhan kali ini akan jadi bahan diskusi pemangku kepentingan,” katanya.

Danang menjelaskan, penyaluran pupuk subsidi merupakan program pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Kementerian Pertanian. Menurutnya, dana yang digelontorkan pemerintah dalam program ini sangat terbatas.
“Dari APBN dianggarkan Rp. 31 triliun itu tergolong sedikit. Karena terbatas, tidak semua kebutuhan petani dapat terpenuhi oleh pusat,” tuturnya. (tor/laz)

Jogja Raya