RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X belum bisa berkomentar banyak terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida tahun anggaran 2016-2017. HB X mengaku masih menunggu perkembangan upaya penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabar terkahir yang didapat HB X adalah penyelidikan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berujung pada vonis denda kepada sejumlah kontraktor pada 2018 lalu. Mereka terbukti melakukan persengkongkolan untuk memenangkan lelang.

“Ya nggak tahu, kalau di koran kan yang mengajukan kan antar pemborong, kalau nggak keliru ya. Yang pengadilan itu, kalau di koran loh. Mungkin dari hasil itu, nggak tahu perkembangannya,” jelas HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jogja, Selasa (24/11).

Gubernur juga tidak mengetahui sampai mana proses pemeriksaan sejauh ini. “Pemeriksaannya kapan, saya juga nggak tahu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya,” tandas HB X.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.(YUWANTORO WINDUAJIE/RADAR JOGJA)

Ketika disinggung ada seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov DIJ yang menjadi saksi, HB X mengaku belum mendapat kabar tersebut. Sebab, pemeriksaan dilakukan di Jakarta. Kendati demikian, ia mempercayakan seluruh proses pengusutan kepada KPK.

“Saksi yang diperiksa KPK siapa saja, saya juga nggak tahu kok. Itu kan urusan hukum. Ya, berproses saja. Saya nggak tahu namanya siapa. Itu yang ngerti pengadilan di Jakarta to. Jadi saya kan nggak tahu, ya berproses sajalah. Serahkan ke proses hukum,” jelasnya.

Di sisi lain, Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak KPK untuk menelusuri aliran dana proyek Stadion Mandala Krida ke pihak lain. KPK perlu menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelurusi aliran dana proyek pembangunan Stadion Mandala Krida. “Kasus korupsi jarang berdiri sendiri. Artinya, ada keterlibatan pihak lain,” ungkap aktivis JCW Baharuddin Kamba.

Kamba menjelaskan, dana yang digunakan pada proyek pembangunan Stadion Mandala Krida cukup fantastis, mencapai Rp. 85 miliar. Dana itu berasal dari pagu APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 41 miliar dan 2017 sebesar Rp. 44 miliar.

Meskipun saat ini KPK belum bersedia mengumumkan nama para tersangka, publik wajib mengawal proses hukum ini hingga vonis di Pengadilan Tipikor Jogjakarta. Di persidangan, biasanya muncul sejumlah fakta hukum yang menarik untuk dapat ditindaklanjuti penegak hukum.

Tetapi, dari pemantauan yang dilakukan JCW dalam persidangan Tipikor, meskipun para saksi menyebut sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi, sayangnya para penegak hukum di DIJ tidak melanjutkan proses hukum lebih lanjut. “Misalnya pada kasus korupsi pergola tahun 2014 dan korupsi proyek saluran air hujan (SAH) Soepomo awal tahun 2020,” terangnya.

Mandala Krida Tetap Beroperasi Normal

Meski sedang menjadi sorotan terkait dugaan korupsi proyek renovasi stadion pada APBD tahun anggaran 2016-2017, Stadion Mandala Krida tetap beroperasi normal. Hal itu diungkapkan Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) DIJ Eka Heru Prasetya.

Eka berujar hingga berita ini mencuat, operasional Mandala Krida masih berjalan seperti biasa. Artinya segala aktivitas stadion yang sempat masuk daftar venue Piala Dunia U-20 2021 itu tak terganggu. “Stadion Mandala Krida sementara ini berjalan seperti biasa, karena memang belum ada dhawuh (perintah, Red),” ujarnya Selasa(24/11).

Eka menjelaskan, hingga kini perawatan stadion juga masih tetap berjalan. Salah satunya yakni pemeliharaan rumput lapangan. Bahkan stadion berkapasitas kurang lebih 35 ribu penonton itu sudah dibuka kembali. Setelah sebelumnya sempat ditutup beberapa bulan karena pandemi Covid-19.

“Sudah dibuka dengan skala terbatas sejak November ini. Dipakai tim Puslatda PON DIJ sepatu roda, balap motor, dan atletik. Sudah disewa juga untuk kegiatan sepak bola. Biasanya kalau sewa dengan surat ke BPO, yang menangani persewaan sendiri,” tambah Eka. (tor/ard/laz)

Jogja Raya