RADAR JOGJA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan kegiatan belajar tatap muka mulai Januari 2021. Pemprov DIJ sendiri masih melakukan kajian untuk memutuskan pembukaan sekolah.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menjelaskan, pihaknya masih melihat situasi penularan Covid-19 sebelum memutuskan untuk membuka sekolah tatap muka. Saat ini kegiatan belajar mengajar secara luring (luar jaringan) baru diperbolehkan di kalangan mahasiswa.

“Kita lihat bebeberapa kampus masuk dulu. Kan sudah masuk tatap muka. Kasihan anak-anak (sekolah) itu. Biar lihat yang dewasa dulu saja. November kan beberapa kampus sudah ada yang menyelenggarakan (tatap muka),” jelas HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jogja, Senin (23/11).

Namun bila kasus Covid-19 dapat ditekan, tak menutup kemungkinan di bulan Februari pembelajaran tatap muka bisa digelar. “Tinggal lihat kondisi di daerahnya saja, merah atau tidak. Kita akan evaluasi dulu. Kita kan harus lihat. Sekarang kan naik,” jelasnya.

HB X mengaku segera menggelar rapat koordinasi untuk membahas upaya penanganan Covid-19 serta pembukaan sekolah. “Biar rapat dulu, tapi programnya diperketat. Ya, nanti terserah rapat hasilnya bagaimana,” ujarnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, hal yang dibahas sebelum membuka sekolah yakni penerapan protokol kesehatan hingga kesiapan masing-masing sekolah untuk menggelar sekolah tatap muka. “Kita tidak tergesa-gesa untuk merespons. Walaupun dibolehkan, tapi masing-masing daerah harus tetap ada penilaian,” tegasnya.

Jika pembelajaran tatap muka telah diizinkan, maka prinsip penerapan jaga jarak wajib diterapkan. Sehingga sekolah perlu memikirkan fasilitas dan ruangan alternatif untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan. “Opsinya adalah supaya tetap ada jarak. Caranya mau dengan sistem shift atau cari tempat lain,” terangnya.

Menurut Aji, berdasarkan risiko penularan, mayoritas wilayah di DIJ termasuk zona kuning hingga oranye atau risiko penularan sedang. Sejumlah daerah telah ditetapkan sebagai zona merah, sehingga upaya pengetatan protokol kesehatan perlu dilakukan.

“Kami akan lakukan beberapa persiapan. Operasi penegakan hukum harus diperkuat karena ada kecenderungan masyarakat sudah mulai lalai jaga prokes. Kedua kita cek kesiapan shelter dan RS, mengingat saat ini ada peningkatan. Baru kita rapatkan besok (24/11),” jelasnya. (tor/laz)

Jogja Raya