RADAR JOGJA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember tinggal menghitung hari. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIJ mendesak pemerintah dapat bertanggung jawab penuh atas keputusannya dengan mengantisipasi agar lonjakan penyebaran Covid-19.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempertimbangkan ulang dan meninjau kembali rencana Pilkada serentak 2020.

“Sejak awal, Muhammadiyah telah bersikap dan mengingatkan agar pilkada serentak 2020 ini ditunda. Tapi dalam perjalanannya proses pilkada tetap berlangsung,” ungkap Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM DIJ, Suwandi Danusubroto dalam konferensi pers di Kantor PW Muhammadiyah DIJ, Jalan Gedong Kuning, Jumat (20/11).

Muhammadiyah menilai keselamatan masyarakat di tengah pandemi yang sudah menelan banyak korban jiwa ini lebih penting daripada pemilihan kepala daerah. PWM khawatir pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sleman, Bantul dan Gunungkidul berpotensi memunculkan kasus positif bila tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

“Sikap yang pernah disampaikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah soal pemilihan kepala daerah juga sudah jelas,” kata Suwandi yang didampingi Saleh Tjan dan Farid Bambang Siswantoro.

Saleh Tjan mengajak semua pihak bisa secara disiplin menegakkan protokol kesehatan. Yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 

Saleh mengajak para calon bupati, calon wakil bupati dan para tim sukses pilkada memberi contoh dalam penerapan protokol kesehatan.

“Mari bersama-sama menekan angka penularan virus corona di DIJ dengan menjaga diri dan menjaga orang lain,” ajaknya. (sky/tif)

Jogja Raya