RADAR JOGJA – Rekayasa lalu lintas untuk mendukung semipedestrian Malioboro sudah diberlakukan, namun masih ada sekelompok masyarakat yang keberatan. Kelompok masyarakat ini mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Ngampilan (FKMN).

Warga Ngampilan yang terdiri atas lima RW itu menolak dengan tegas pemberlakuan sistem satu arah (SSA) secara permanen Jalan Letjen Suprapto. Mereka pun menggelar aksi longmarch sepanjang jalan utama yang melintasi daerah ini dan berorasi di simpang empat Badran.

“Kami melihat perekonomian di sepanjang Jalan Letjen Suprapto jadi terpuruk dengan adanya jalan satu arah ini,” ungkap Ketua FKMN Sudarma usai berorasi. Dikatakan, setidaknya ada enam hal yang memberatkan atas pemberlakuan SSA itu.

Yang paling dirasakan merugikan menurunnya omzet hingga 60 persen pelaku usaha dan UMKM di Jalan Letjend Suprapto. Bahkan turunnya pendapatan ini jauh lebih parah dari awal masa pandemi. Kemudian banyak orderan online dari pelaku usaha yang dibatalkan oleh ojek online, baik kuliner maupun untuk pikap penumpang.

“Saat pandemi mulai, omzet sudah turun. Strateginya dengan menurunkan harga dan dengan jasa online. Sudah mulai berkembang dan bangkit, eh Jalan Letjen Suprapto diberlakukan satu arah. Nah mereka terpuruk lagi sekarang,” ujarnya.

Selain itu, adanya aktivitas pengendara ugal-ugalan atau melaju dengan kecepatan tinggi yang bisa membahayakan warga sekitar dan rawan terjadinya kecelakaan. Selain itu, mempengaruhi aktivitas warga karena kini harus berputar lebih jauh dan membutuhkan waktu lama.

Di sepanjang Jalan Letjen Suprapto terdapat sekitar 200 pelaku usaha, baik warung kelontong, fashion, PKL, dan kuliner seperti bakmi, bakso, dan soto. Dalam satu hari pelaku kuliner bisa menjual 10 porsi. Tapi sejak berlaku satu arah, hanya mampu dua atau tiga porsi saja.

“Kami menolak jalan satu arah. Kami berharap dikembalikan menjadi dua arah lagi. Kalau memang macet, kami sudah biasa. Yang penting perekonomian para pedagang di sini tetap bisa jalan dan pulih,” tambahnya.

Mereka berencana menggelar aksi yang lebih besar lagi apabila aspirasinya ini tidak ditanggapi Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ. “Kami sudah layangkan surat ke Ngarsa Dalem dan Wali Kota Jogja. Semoga bisa berlega hati memberikan belas kasih kepada kami,” harapnya.

Sementara itu Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti yang dihubungi terpisah mengaku telah menerima surat dari para masyarakat Ngampilan. “Iya, sudah ada laporan masuk terkait keberatan masyarakat. Kami cermati dan kaji dulu keluhan masyarakat itu,” ujarnya di kantor DPRD Kota Jogja, kemarin. (wia/laz)

Jogja Raya