RADAR JOGJA – Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 di DIJ telah ditetapkan dan naik hanya kisaran tiga persen. Seperti di Kota Jogja yang naik 3,27 persen, Sleman 3,11 persen, Kulonprogo 3,11 persen, Gunungkidul paling tinggi hingga 3,81 persen dan Bantul terendah hanya 2,90 persen.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Dr Hempri Suyatna menilai terlalu kecil jika kenaikan UMK hanya kisaran tiga persen. Mengingat kebutuhan masyarakat di era pandemi yang terus naik. “Meskipun naik, akan tetapi tidak signifikan,” katanya Kamis (19/11).

Sebelum menetapkan kenaikan UMK, lanjut Hempri, pemerintah bisa melakukan pemetaan. Membuat klasifikasi perusahaan mana yang terkena dampak, kurang terdampak hingga perusahaan yang menikmati keuntungan di era pandemi. Ini karena masih banyak perusahaan di sektor kesehatan dan komunikasi justru mendapat keuntungan.

Meskipun kenaikan UMK yang sangat minim, ia masih mengkhawatirkan jika hal itu belum bisa dipenuhi oleh perusahaan yang masih terdampak. Oleh karena itu, adanya verifikasi dan validasi terkait kondisi perusahaan harus benar-benar dilakukan. “Kalau dilihat secara umum, perusahaan terdampak sudah mulai bergeliat kembali. Tetap harus ada kenaikan dengan persentase yang berbeda-beda,” kata Hempri.

Jika nantinya perusahaan tidak sanggup memberikan gaji sesuai aturan yang ada, akan lebih baik mengajukan keberatan dengan meminta penangguhan. Serta melakukan komunikasi secara dua arah dengan karyawan yang ada. Namun Hempri berharap, aturan yang telah disetujui tersebut bisa dilakukan dengan baik.

Sementara itu, salah seorang karyawan swasta di Sleman Aulia Candra, 24, mengaku tidak berharap banyak pada kenaikan UMK yang ada. Meskipun UMK di Sleman mencapai Rp 1,9 juta, saat pandemi gaji yang diterimanya hanya sekitar 60-70 persen. Ia juga tidak bisa memastikan kapan gaji yang diterimanya akan kembali normal. “Dipotong sudah dari bulan Mei,” ungkapnya.

Perusahaan Harus Bayar Sesuai UMK

Buruh di Gunungkidul meminta pengusaha melaksanakan keputusan penetapan UMK 2021. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIJ No.340/KEP/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 besaran upah di Gunungkidul sebesar Rp 1.770.000.

Ketua KSPSI Gunungkidul Budiyono mengatakan, nominal UMK tahun depan sesuai dengan usulan tripartit dewan pengupahan Gunungkidul. Yakni ada kenaikan sebesar Rp 65.000. Semula Rp 1.705.000 menjadi Rp 1.770.000.
“Kami meminta kepada penngusaha agar keputusan penetapan upah bisa dijalankan,” kata Budiyono saat dihubungi Kamis (19/11). Jika tidak diingatkan, akan ada kemungkinan pengusaha belum membayar upah sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dia berharap pengingat sejak dini bisa didengar perusahaan sehingga membayar upah sesuai UMK. “Namun karena dampak Covid-19, semua juga harus bisa saling pengertian,” ujarnya.

Pekerja jangan terlalu memaksakan kehendak, di sisi lain pengusaha juga tidak boleh mengambil tindakan sesuka hati. Terpenting harus ada komunikasi kedua belah pihak sehingga semua bisa tetap berjalan.

“Sebelum ada ketetapan mengenai UMK, Pemkab Gunungkidul memfasilitasi rapat dewan pengupahan. Semula meminta kenaikan sebesar 5 persen. Namun ditolak pengusaha sehingga disepakati kenaikan sebesar 3,81 persen,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Ahsan Jihadan mengatakan, kenaikan UMK di wilayahnya paling tinggi. Namun besarannya masih masuk dalam kategori paling rendah. “Dibanding upah daerah lain Gunungkidul masih paling rendah,” katanya.

Menindaklanjuti keputusan penetapan UMK, pihaknya sesegara mungkin melakukan sosialisasi kepada pihak terkait, yakni pengusaha maupun serikat pekerja. Mengenai pengawasan, kewewenangan ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. (eno/gun/laz)

Jogja Raya