RADAR JOGJA – Kebijakan pemberlakuan manajemen rekayasa lalu lintas (lalin) mendukung semipedestrian Malioboro dimulai Senin (16/11). Setelah adanya kebijakan ini, tidak ada lagi uji coba karena selesai dilakukan selama dua pekan hingga Minggu (15/11).

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) menyebutkan, perbedaan pada pemberlakuan ini hanyalah akses masuk menuju Malioboro. Di mana jalur one way atau satu arah masih tetap sama diberlakukan seperti selama uji coba berlangsung.

“Masuk Malioboro dalam rangka ini kami sebut dengan tahapan pertama manajemen rekayasa lalu lintas,” kata HS kepada wartawan di Pos Teteg Tugu Jogja, Selasa (16/11). Durasi pembatasan ini jauh lebih sedikit dibandingkan selama uji coba berlangsung.

Selama dua minggu terakhir, kendaraan bermotor dilarang masuk Malioboro pukul 06.00-21.00. Maka dalam kebijakan baru untuk mendukung pedestrianisasi Malioboro, penutupan pada pukul 18.00-21.00. “Selebihnya biasa, silakan masuk Malioboro,” ujarnya.

Menurut HS, kebijakan pemberlakuan itu sudah berdasarkan hasil kajian dari tiga aspek fungsi Malioboro itu sendiri yakni sosial, ekonomi, dan trasnportasi. Sehingga Pemkot Jogja dan Pemprov DIJ pun perlu mempertimbangkan beberapa aspek itu sebelum pemberlakuan manajemen rekayasa lalin diterapkan.

Hal ini agar tidak ada berbagai pihak yang saling dirugikan. Maka sebelum pemberlakuan diterapkan, kajian dilakukan dengan berbagai pihak, baik Polresta Jogja, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota maupun Dishub DIJ. “Jadi kami tidak ngawur menerapkan seperti itu. Sudah ada kajian-kajian sebelumnya,” tandasnya.

Kendati demikian, pemkot bersama pemprov akan terus mengevaluasi terhadap dampak uraian dari pelaksanaan manajemen rekayasa lalin itu, baik setiap minggu maupun tiap bulan pada kondisi normal. Maupun pada saat weekend dan long weekend.

“Mohon semua pihak yang berkepentingan memahami, mengetahui, dan mentaati komitmen dari kami. Kami ingin kebijakan ini bisa dipedomani oleh masyarakat, baik pelaku ekonomi, transportasi, dan pariwisata,” tambah HS.
Kebijakan ini pun diberlakukan dalam rangka mendukung penetapan Malioboro yang merupakan bagian dari sumbu filosofi Jogja sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Melalui penggal kawasan Malioboro dan penggal Tugu Pal Putih.

Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho menambahkan, masih dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk tidak menjadikan jalan Malioboro sebagai jalan perlintasan. Kalau tidak Malioboro yang memiliki panjang jalan 1.200 meter dan lebar hanya 7,8 meter ini, tetap akan terjadi kemacetan seperti biasa.

Tidak dipungkiri selama uji coba manajemen rekaya lalu lintas selama dua minggu VC ratio yang terjadi di Jalan Malioboro mengalami penurunan. Meski dampaknya terjadi kenaikan di sirip-sirip jalan pendukung lainnya. Namun hal itu hanya terjadi pada saat awal-awal uji coba saja.

“Alhamdulillah kalau dari sisi flow lalin bisa dilihat sekarang di Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Pasar Kembang, Jalan Bhayangkara, maupun Jalan Letjen Suprapto, VC ratio sangat rendah. Mungkin hanya di 0,3 atau 0,4 kalau peek pun paling nggak sampai 0,7. Masih di 0,5 atau 0,6 saja,” paparnya. (wia/laz)

Jogja Raya