RADAR JOGJA – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial Rp 300 ribu tahap delapan mulai disalurkan pekan kemarin. Bansos BST non-PKH ini dicairkan kepada 11 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) tiap tahap hingga Desember 2020.

Kepala Dinas Sosial Kota Jogja Agus Sudrajat mengatakan, sebelumnya BST dicairkan Rp 600 ribu dari April-Juni. Sementara Juli-Desember warga hanya mendapatkan Rp 300 ribu. Penyaluran sekitar 11 ribu KPM itu dibagi dua tempat. Meliputi sekitar 9 ribuan KPM melalui PT Pos Indonesia dan sekitar dua ribuan melalui Bank Himbara.

“Lanjutan dari BST yang lalu ditambah ada usulan perubahan karena ada penghapusan dan perbaikan data. BST lewat Kantor Pos cuma 6 ribu, sekarang jadi 9 ribuan. Untuk yang Himbara tetap,” kata Agus kepada Radar Jogja Minggu (15/11).

Agus menjelaskan KPM dari BST ini masih sama yaitu mereka yang belum mendapatkan program PKH, sembako, maupun sembako perluasan. Jumlah penambahan KPM berasal dari data miskin Kota Jogja tahun 2019 yang didapatkan di tahun 2020. Data miskin ini didorong masuk ke data bantuan pusat. Pertimbangannya, pemkot berencana membuat satu data terpadu yaitu data miskin untuk seluruh Kota Jogja.

“Kalau yang sekarang kan masih ada dua data irisan yang selalu dinamis. Karena sekarang masih ada data yang tidak masuk data pusat, padahal itu masyarakat miskin betul,” ujarnya.

Oleh karena itu, Dinsos tengah berupaya melakukan pendataan ulang kepada masyarakat miskin yang belum masuk data bantuan pusat agar dipadukan menjadi satu data terpadu. Sehingga nantinya data terpadu itu menjadi sasaran program pemerintah kota dan pusat dengan satu data yang sama.

“Sebelumnya kan ada program pusat, program yang belum tersentuh pusat maka ditampung oleh program kota. Ini akan kami upayakan agar satu data, walaupun memerlukan efort yang sangat luar biasa,” jelasnya.

Adapun penyaluran BST tahap delapan ditargetkan selesai dua hari, Sabtu dan Minggu. Manakala masih ada KPM yang belum mengambil, masih memiliki kesempatan waktu sampai 15 hari ke depan untuk pengambilan di PT Kantor Pos Indonesia. “Kalau sampai 15 hari nggak diambil, otomatis akan terkunci sistemnya dan kembali ke uang negara. Otomatis pula KPM tidak mendapatkan BST,” terangnya.

Untuk mengantisipasi BST sampai kepada KPM tepat sasaran, Dinsos bekerja sama dengan tim di lapangan seperti TKSK, PSM, camat, lurah hingga RT dan RW. Guna mengoptimalkan penyaluran itu. “Jadi kami membuat pemberitahuan SP (surat peringatan) dari Kantor Pos. Kemudian kami minta TKSK dan PSM di wilayah ke Pak Camat, lalu camat meneruskan ke lurah hingga RT/RW,” jelasnya.

Evaluasi dari penyaluran sebelum-sebelumnya, ada beberapa kesulitan yang dialami Dinsos. Di antaranya terkait ketidakmampuan KPM untuk menjemput BST dengan faktor sakit atau sudah uzur. Maka PT Pos Indonesia mengantar BST langsung ke rumah warga.

Selain itu, ada KPM yang masih merantau di luar kota terdampak lockdown di wilayahnya. Ketiga, terdapat data-data yang masih dobel. “Tapi penyerapannya dari evaluasi kemarin sudah tercapai hampir 99 persen sampai tahap 7. Tahap 8 ini sampai tahap 9 penyaluran untuk November dan Desember,” tandasnya.
BST akan berlanjut hingga 2021 mendatang. Tepatnya semester pertama sampai bulan Juni. Dimungkinkan jumlahnya akan berbeda dengan tahun ini. Oleh karena itu diharapkan BST tahun 2020 ini bisa terserap ke semua KPM. Termasuk KPM dari hasil perbaikan data yang dilakukan Dinsos. (wia/laz)

Jogja Raya