RADAR JOGJA – Puluhan konsumen rumah bersubsidi yang dikembangkan PT Cana Kusuma Bangsa Indonesia (CKBI) mendatangi kantor Lembaga Ombudsman (LO) DIJ, Senin (9/11). Mereka menuntut adanya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pihak pengembang.

Perwakilan konsumen Widodo Riswiyanto menjelaskan, mereka menuntut uang pembelian dikembalikan karena PT CKBI tidak bisa memenuhi kesepakatan antara dua belah pihak mengenai pengadaan rumah bersubsidi. Pengembang juga tidak kunjung memberi kepastian kepada konsumen.

“Kami ke sini berdasarkan nota kesepakatan antara pengembang dengan konsumen. Dalam nota itu disebutkan berakhir 8 November 2020, karena dibuatnya 8 November 2019. Setelah nota berakhir pengembang menyampaikan apa yang bisa dilakukan,” jelas Widodo.

Tercatat ada 136 konsumen yang melakukan pelaporan dalam nota kesepakatan itu. Sedangkan keseluruhan peserta program rumah subsidi diperkirakan mencapai 500 orang.

Total kerugian yang dialami seluruh konsumen ditaksir mencapai Rp. 3,5 miliar. Uang itu merupakan akumulasi dari pembayaran down payment (DP) hingga pelunasan rumah subsidi dari para konsumen. “DP-nya macam-macam, ada yang mulai Rp 12,5 juta-Rp 130 juta, ada yang lunas,” terangnya.

Menurutnya, biaya rumah subsidi yang ditawarkan oleh pengembang selalu meningkat tiap tahun. Yakni dari Rp. 116 juta pada 2016 hingga Rp. 130 juta pada 2018. “Terakhir 2019, saat kasus sudah kami cium kok ada bau tipu-tipu kami lapor ke LO. Kok (harga) jadi Rp 140 juta. Kemarin ada yang bayar lunas Rp. 130 juta, ya nggak dapat rumah-rumahnya,” tuturnya.

Dikatakan, pembangunan 180 unit rumah di Kaligawe, Bantul, terus dilanjutkan oleh pengembang. Namun tidak ditujukan menjadi rumah subsidi. Rumah itu kini dijual seharga Rp. 195 hingga 250 juta. “Seharusnya peruntukan rumah subsidi, tapi dibangun rumah premium,” paparnya.

Terkait langkah yang akan ditempuh ke depan, pihaknya belum bisa memastikan. Apakah menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana dengan melapor ke kepolisian. “Sementara kami sedang konsultasi. Dari Polres Bantul juga sudah berikan lampu hijau siap bantu kami,” jelasnya.

Wakil Ketua Pembinaan dan Pengembangan Usaha Swasta LO DIJ Fuad menjelaskan, kasus ini mulai mencuat sejak awal 2019 lalu. Penanganan sengketa sudah dilakukan secara on track melalui koordinasi dan klarifikasi dari pusat hingga daerah.

Sebenarnya pengembang bersikap terbuka dan selalu hadir saat diundang mediasi. Berdasarkan keterangan direktur perusahaan, mereka menghadapi masalah karena harus membayar utang yang dulu dipergunakan untuk memulai pembangunan.

“Tetapi LO kan tidak mempunyai perangkat menyelesaikan itu dengan pidana. Saat ini tahapan penyelesaian di LO DIJ sudah selesai. Pada poin kesepakatan, para pihak menyetujui akan melakukan upaya hukum,” katanya.
Fuad menjelaskan, pengembang tidak bisa menepati janjinya untuk menyediakan rumah subsidi dalam jangka waktu yang disepakati setelah konsumen melakukan pembayaran. “Juga menjanjikan skema pembayaran yang tidak diperintahkan UU. Misal melalui seminar, jadi banyak sekali cara mengambil uang,” terangnya.

Pengembang juga tidak memiliki metode verifikasi penerima program rumah subsidi yang jelas. Sehingga sebagian besar konsumen yang mengajukan permohonan dinyatakan lolos verifikasi. Padahal jumlah unit yang dibangun tak sebanding dengan jumlah konsumen yang mendaftar. “Tidak ada verifikasi di depan konsumen layak atau tidak. Tapi diterima duluan uangnya. Padahal mereka tidak diterima untuk dapat akses rumah subsidi,” jelasnya.

Fuad menuturkan, edukasi soal rumah subsidi kepada masyarakat menjadi penting agar kejadian serupa tak terulang. Masyarakat perlu mencari informasi mengenai rekam jejak pengembang rumah bersubsidi sebelum mengambil keputusan. “Kami dorong pemerintah giatkan edukasi masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah dan sektor pinggiran,” tuturnya. (tor/laz)

Jogja Raya