RADAR JOGJA – Meski SE Menaker meminta besaran UMP 2021 sama dengan 2020, Dewan Pengupahan Provinsi DIJ merekomendasikan kenaikan empat persen. Tapi kalangan pekerja meminta kenaikan UMP bisa sesuai survei KHL.

Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi DIJ, yang digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ, Jumat (30/10), disepakati upah minimum sebesar minimal empat persen dari upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di DIJ 2020. Meski mengalami kenaikan dan tidak SE Menaker, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ menyatakan menolak. “Prosentase kenaikan upah minimum 2021sebesar minimal empat persen , tidak akan membantu mengatasi masalah klasik kemiskinan dan ketimpangan di DIJ,” tegas perwakilan DPD KSPSI DIJ Irsad Ade Irawan.

Dia juga menilai penyelenggaraan rapat pleno dewan pengupahan provinsi DIJ seperti kejar tayang. Karena undangan yabg diterima DPD KSPSI DIJ baru diperoleh Rabu (28/10). Dalam dewan pengupahan provinsi DIJ terdiri dari 25 anggota, yabg terdiri dari masing-masing enam perwakilan pekerja dan pengusaha, 12 dari unsur pemerintah dan satu orang akademisi.

Irsad menambahkan, kenaikan minimalis dari upah minimum sebesar empat persen, tidak akan secara signifikan mendongkrak daya beli masyarakat. “Padahal di tengah ancaman resesi ini, menaikan daya beli masyarakat adalah kunci,” tegasnya.

Menurut dia,kenaikan upah minimum 2021 minimal empat persen, tidak mencukupi kebutuhan keadaan hidup layak (KHL). Terlebih berdasarkan survei DPD KSPSI DIJ, KHL di DIJ lebih dari Rp 3 juta. Hasil survei yang dilakukan DPD KSPSI DIJ, KHL Kota Jogja sebesar Rp 3.356.521, Kabupaten Sleman, Rp 3.268.287, Kabupaten Bantul Rp 3.092.281, Kabupaten Kulonprogo Rp 3.020.127 dan Kabupaten Gunungkidul Rp 2.807.843. (pra/ila)

Jogja Raya