RADAR JOGJA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya 446 orang di Jogjakarta dalam prioritas perlindungan dalam tiga tahun terakhir. Seluruhnya merupakan korban dari beberapa aksi kekerasan. Didominasi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Kendati demikian angka korban kasus tersebut masih bisa bertambah dari yang belum termonitor.

“Jogjakarta cukup tinggi juga permohonan ke LPSK, tertinggi dalam kejahatan kekerasan seksual, terutama kepada anak dan perempuan. Dari total 446 orang, cukup mayoritas,” jelas Kepala LPSK Hasto Atmojo Suroyo ditemui di Kantor LPSK DIJ, Kamis (22/10).

Dominasi kasus cukup mencengangkan.  Sebagai perbandingan, kasus korupsi relatif kecil. Bahkan perlindungan untuk kasus narkotika nol orang. Tentunya ini menjadi perhatian pihaknya dalam menjalankan program. 

Di satu sisi pihaknya menilai tingginya pelaporan membuktikan bahwa tingkat kepedulian terhadap perlindungan saksi dan korban tinggi. Sehingga muncul inisiatif melindungi diri atau orang lain yang tersangkut kasus kekerasan.

“Kalau korupsi relatif tidak, narkotika nol, tapi jumlah cukup tinggi justru di kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Selain layanan psikososial kami juga tetap berikan perlindungan jika pelakunya tertangkap,” katanya.

Aksi kekerasan jalanan juga menjadi perhatian LPSK. Lonjakan kasus ini terpantau signifikan di Jogjakarta. Selain tak memiliki motif yang jelas, korbannya juga cenderung acak.

LPSK mencatat setidaknya ada dua korban yang sempat dalam naungannya. Pertama adalah seorang mahasiswa asal Karawang Jawa Barat dan seorang pengemudi ojek online. Keduanya dilaporkan mengalami luka serius akibat kejhatan jalanan tersebut.

“Klitih ini jadi kasus yang cukup fenomenal karena motifnya tidak jelas. Tentu berdampak pada pendampingan yang kami berikan. Karena pelakunya sendiri tidak diketahui siapa, karena memang tidak mengenal korbannya,” ujarnya.

Secara nasional, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 3.828 orang. Angka ini akan melonjak jika berdasarkan layanan. Ini karena setiap orang mendapatkan 2 hingga 3 layanan pendampingan. 

Hasto sedikit sambat terkait optimalisasi program. Pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, peran LPSK semakin berat. Ini karena BPJS tidak lagi menaungi korban akibat aksi kekerasan.

“Kalau dari pendanaan jelas besar BPJS karena sistemnya iuran. Kami anggaran terbatas tapi korban kekerasan dilimpahkan ke kami. Bisa dibilang LPSK tertatih-tatih,” keluhnya.(dwi/tif)

Jogja Raya