RADAR JOGJA – Proses pembayaran ganti untung kepada pemilik lahan terdampak tol Jogja-Solo diawali dari Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman. Sebab, sebagian besar warga di desa itu sudah menginventarisasi tanahnya. Diharapkan pembayaran bisa dilakukan Desember mendatang.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIJ Krido Suprayitno menjelaskan, setelah dilakukan inventarisasi, Satgas B dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ akan menyampaikan data bangunan, lahan, dan tanaman kepada warga yang terdampak. Penyampaian data dilakukan untuk mendengar respons warga.

Warga yang tanahnya terdampak proyek tol, akan diundang satu per satu guna mendapat kejelasan tentang perhitungan ganti rugi dari tim appraisal. “Masyarakat yang terdampak nanti akan memberi respons terkait hal itu,” ujar Krido Selasa (20/10).

Bila tidak ditemui adanya keluhan dari warga soal luasan bangunan terdampak, maka tim appraisal atau penilai akan segera melakukan penaksiran nilai tanah. Targetnya dilakukan awal November. “Waktunya sangat cepat untuk menghitung nilai ganti untung,” katanya.

Dengan demikian pada pertengahan November tahap perhitungan ganti rugi sudah bisa terselesaikan. Lalu di awal Desember pembayaran bisa terealisasi. “Tapi ya kembali lagi mana desa yang paling siap. Yang sudah siap sepertinya Purwomartani, kemudian Bokoharjo (Kecamatan Prambanan),” terangnya.

Krido menambahkan, pembayaran ganti untung tol Jogja-Solo baru sepenuhnya bisa terbayarkan pada Juni 2021. “Tidak bisa 14 desa terbayarkan semua tahun ini, karena data tanahnya harus valid,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X berharap pada November atau Desember 2020 pembayaran ganti rugi tol Jogja- Solo dapat terealisasi. “Biar pun hanya dua bulan pembayaran ganti rugi tol, tapi nilai pembebasan lahan mencapai triliunan rupiah,” katanya. (tor/laz)

Jogja Raya