RADAR JOGJA – Serikat buruh meminta agar penentuan upah minimum 2021 mempertimbangkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sedangkan pengusaha berharap penentuan upah minimum dirembuk melalui skema perundingan bipartit di masing-masing tempat usaha.

Juru Bicara Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Irsad Ade Wirawan menjelaskan, upah layak menjadi hak bagi pekerja atau buruh di seluruh Indonesia. Kesejahteraan pekerja bisa dicapai apabila upah yang ditetapkan berbasis survei KHL riil di lapangan.

Namun dalam lima tahun tahun terakhir, upah yang diterima sangat jauh dari kata layak. Karena besaran upah yang ditetapkan selalu tidak sebanding dengan hasil survei mandiri yang dilakukan serikat pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah juga perlu melibatkan perwakilan serikat buruh dalam menentukan formula penentuan upah.

MPBI DIJ sendiri talah menggelar survei mandiri dan didapatkan hasil sebesar Rp. 3.164.873. Jumlah itu diharapkan menjadi upah minimum di tahun 2021.  “Buruh di Jogja tentu akan semakin sengsara jika upah minimum 2021 ditetapkan tidak berbasis KHL,” katanya.

Dia melanjutkan, pemerintah sebaiknya tidak perlu melibatkan komponen pertumbuhan ekonomi nasional dan angka inflasi sebagai formula penetapan upah. Bila diterapkan, maka kemungkinan besar upah minimum tak akan dinaikkan. Sebab perekonomian mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Jadi cukup dengan surveri KHL. Jangan dimasukkan komponen lain seperti inflasi dan aspek-aspek lain. Sementara harga-harga kebutuhan pokok saat ini tinggi,” urainya.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIJ Hermelin Yusuf mengusulkan, penentuan upah minimum 2021 ditentukan melalui skema perundingan bipartit antara pengusaha dan para pekerja. Langkah itu dinilai tepat bila diterapkan di tengah kondisi krisis seperti saat ini.

Terlebih kondisi dunia usaha masih belum pulih karena kasus Covid-19 belum bisa ditekan. Terutama pada industri jasa pariwisata yang menopang perekonomian DIJ. Sehingga upah pekerja perlu dibayarkan dengan mempertimbangan produktivitas perusahaan dan serapan barang atau jasa. “Biarlah upah riil dibayar tarif standar upah langsung per jam, saling pengertian secara bipartit,” ujarnya.

Melalui skema itu, harapannya keputusan bisa diambil dengan memperhatikan keberlangsungan usaha serta kesejahteraan pekerja. Sebelumnya perundingan bipartit juga diterapkan dalam penentuan tunjangan hari raya (THR) beberapa waktu lalu serta upah pekerja di perusahaan yang terdampak Covid-19.  (tor/laz)

Jogja Raya