RADAR JOGJA – Pelibatan pemerintah daerah dalam pembebasan lahan yang akan dipergunakan proyek strategis nasional Bendungan Bener di Purworejo, diyakini akan mempercepat proses pembangunan. Pemkab sendiri telah mengeluarkan satu dasar perhitungan nilai tanam tumbuh dari lahan yang dimiliki masyarakat.

“Kami sudah memiliki acuan untuk dasar penentuan nilai ganti rugi. Kalau sebelumnya kan belum, jadi acuannya baru pada luasan lahan,”  jelas Sekda Said Romadhon.

Menurutnya, adanya standar harga untuk tanam tumbuh di lahan yang dibebaskan itu akan memudahkan perhitungan untuk penentuan nilai ganti rugi. Masyarakat tahunya jika sudah dilakukan pengukuran akan segera dilakukan pembayaran.

“Tapi kan tidak semudah itu juga. Karena setelah lahan diukur kemudian dilakukan verifikasi, musyawarah dan kalau sudah deal segera dibayarkan,”  tambah Said.

Dalam perhitungan luasan lahan sekarang dalam pembangunan tahap kedua, menurut Said, pemkab sudah dilibatkan untuk turun ke lapangan. Hal ini sangat memudahkan komunikasi dengan masyarakat. “Kalau yang dahulu kami kan tidak tahu apa-apa,” ujar Said.

Dalam kesempatan bertemu dengan Asdep I Kemenko Maritim dan Investasi, Said meminta agar LMAN yang selama ini bertanggung jawab untuk pembayaran nilai ganti rugi berkantor di Purworejo. Pihaknya melihat, hal itu diperlukan karena akan membantu proses percepatan.

“Paling tidak, langkah percepatan itu dilakukan. Kalau LMAN ada di sini kan semuanya cepat. Dan kami tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Jakarta untuk mengomunikasikan hal itu,” tandas Said.

Dikatakan, tidak pernah ada penolakan proyek strategis nasional di Kabupaten Purworejo. Jika belakangan ada banyak suara tentang bendungan itu, Said menilai wajar karena ada hal yang belum disepakati oleh warga. “Kalau menerima, warga itu sudah menerima. Hanya kesepakatan yang belum ada,” katanya.

Terkait dengan quarry yang akan diambilkan dari Desa Wadas, Kecamatan Bener, Said membenarkan jika masih ada penolakan dari masyarakat. Namun hal ini akan ditindaklanjuti pihaknya dengan terus membuka ruang komunikasi dan musyawarah.

“Akan banyak langkah yang dilakukan untuk Wadas. Sosialisasi intens dan musyawarah akan dilakukan. Selama ini yang menjadi pertanyaan masyarakat itu kan pemanfaatan pasca batunya diambil,”  jelas Said. (udi/laz)

Jogja Raya