RADAR JOGJA – Belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal perlu diakselerasi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ke IV. Selain program pemulihan ekonomi nasional (PEN), belanja daerah juga diprioritaskan pada sektor kesehatan serta jaring pengaman sosial.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menjelaskan, di DIJ alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2020 setelah mengalami penyesuaian, jumlahnya mencapai Rp 10,04 triliun. Sampai triwulan III 2020, realisasi belanja tercatat Rp 6,34 triliun atau 63,16 persen, sehingga masih tersisa pagu sebesar Rp 3,7 triliun.

“Target realisasi belanja pemerintah tidak hanya sebagai tolak ukur kinerja pemerintah, tetapi juga sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi yang tepat sasaran,” jelas Gubernur HB X di Gedhong Pracimasono, Komlpleks Kepatihan, Selasa (13/10).

Dikatakan, pandemi Covid-19 berdampak cukup besar pada perekonomian. Sejak triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi DIJ mencapai minus 0,17 persen. Kemudian di triwulan II 2020 terkontraksi semakin dalam, yaitu minus 6,47 persen.

Hal ini merupakan imbas dari merosotnya kinerja industri pariwisata dan beberapa sektor pendukungnya seperti UMKM. “Maka belanja pemerintah sebagai stimulus fiskal perlu diakselerasi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Kakanwil Ditjen Perbendaharaan DIJ Sahat MT Panggabean mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat saat ini mencapai Rp. 10,4 triliun dan telah terserap sebesar 63,16 persen. Adapun belanja transfer ke daerah dan dana desa berkisar Rp. 10,06 triliun dan telah terserap sekitar 86,09 persen. “Realisasi anggaran program PEN di DIJ menunjukkan tren positif,” tuturnya.

Sebagai upaya mengakselerasi belanja pemerintah, satuan kerja diminta merealisasikan belanja untuk penanganan Covid-19. Kegiatan yang semua direncanakan pada Triwulan IV tahun 2020, agar dilaksanakan secepatnya. “Anggaran Covid-19 untuk DIJ ini harus segera dikeluarkan, paling tidak 50 hari ke depan,” tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Benny Suharsono mengatakan, memasuki akhir kuartal III, penyerapan APBD di DIJ mencapai sekitar 80 persen. Untuk APBD sendiri sebagian digeser untuk penanganan pandemi.

“Persentasenya makin baik. Dalam arti sesuai dengan rencana pentahapan, kita optimalisasikan. Hal yang pasti tidak akan dilaksanakan segera, dilakukan realokasi untuk perubahan target kinerja,” ujar Benny.

Menurutnya, anggaran APBD hanya bisa memberikan sedikit stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi DIJ. Oleh sebab itu, APBN yang ada di daerah juga perlu menjalani proses akselerasi. “Dana APBN yang ada di daerah segera dibelanjakan. Supaya bisa menstimulus. Karena persentase kekuatan APBD untuk menopang stimulus itu kecil, sekitar 10-16 persen,” tambahnya.

Untuk melakukan akselerasi, pihaknya rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian tiap bulan. Pada Oktober, penilaian kinerja program dan keuangan bisa diakselerasi. “Pengertian serapan adalah sesuai dengan kinerja yang direncanakan. Jadi kalau belum saatnya melakukan serapan, ya kami tidak akan melakukan serapan,” paparnya. (tor/laz)

Jogja Raya