RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X akhirnya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait maraknya penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Surat dari HB X dengan kop Gubernur DIJ itu dikirim Jumat (9/10).

Hal tersebut sebagai respons setelah menerima audiensi kalangan buruh di Bangsal Kepatihan sehari sebelumnya.P PadaKamis siang (8/10), HB X ditemani Kapolda DIJ Irjen Pol Asep Suhendra, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan jajaran OPD Pemprov DIJ menerima perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIJ. Dalam kesempatan itu HB X berjanji akan meneruskan aspirasi kalangan buruh dengan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi.

Ada beberapa hal yang disampaikan Raja Keraton Jogja tersebut. Yaitu penolakan kaum buruh dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Juga meminta penerapan mekanisme penetapan upah minimum berdasarkan atas survei kebutuhan hidup layak di daerah. Yang terakhir pemberian bantuan sosial kepada semua buruh yang terdampak Covid-19 tanpa diskriminasi.

Juru bicara MPBI DIJ Irsad Ade Irawan mengapresiasi langkah HB X yang meneruskan aspirasi kalangan buruh DIJ ke presiden. Menurut dia, surat tersebut sudah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan saat pertemuan di Bangsal Kepatihan. “Kami berterimakasih dan mengapresiasi respon Gubernur DIJ atas aspirasi warga DIJ untuk diteruskan ke presiden,” katanya.

Tapi, lanjut dia, setelah surat tersebut dilayangkan, mereka masih menunggu respon presiden. Dia menuntut presiden bisa memenuhi aspirasi buruh. Terlebih hal serupa juga dilakukan gubernur lainnya, yang meneruskan aspirasi buruh juga dengan mengirimkan surat ke presiden.

“Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta terwujud Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi hendaknya memenuhi dan mengabulkan tiga aspirasi masyarakat Jogja yang telah dikirim oleh Gubernur DIJ,” tegasnya. (pra/ila)

Jogja Raya