RADAR JOGJA – Bertolak belakang dengan aksi di depan gedung DPRD DIJ yang berujung kerusuhan, aksi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga (Suka) Jogja dengan tema yang sama kemarin justru berlangsung damai. Padahal, biasanya demontransi yang digelar di lokasi ini berakhir bentrok atau rusuh.

Di simpang tiga UIN ini, aksi8 digelar oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jogja dan BEM Nusantara. Aksi damai ini dimulai pukul 12.22 dan massa mulai membubarkan diri pada pukul 14.36.

Sebelum aksi selesai, pukul 13.35 dilakukan orasi sembari massa melakukan tabur bunga dan membakar dupa. Aksi tabur bunga dan dupa menjadi bentuk keprihatinan peserta aksi atas diketoknya UU Omnibus Law, yang menjadi gambaran matinya nurani pemerintah pusat. Tidak hanya itu, lantunan salawat juga disenandungkan peserta aksi.

Salah seorang peserta aksi yang merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dipo Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Gunawan menjelaskan, aksi kali ini diikuti mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara dan sejumlah organisasi pergerakan mahasiswa,  seperti HMI MPO, HMI Dipo, GMNI, PMII, dan IMM yang tergabung dalam Cipayung Plus.

Gunawan dan organisasi di internalnya mengaku sudah mengkaji isi UU Omnibus Law sejak UU itu masih berbentuk draf. Yang mana teknis lapangan (teklap) aksi juga telah dibahas sejak beberapa bulan lalu. “Dan mereka memiliki keinginan mewakili keresahan masyarakat,” jelas Gunawan.

Dari kajian yang dilakukan, ia menilai UU Omnibus Law merupakan UU yang mengkriminalisasi masyarakat dan tidak berpihak masyarakat luas. Menurutnya, ada beberapa pasal yang bermasalah yang tidak sesuai dengan kepentingan hidup orang banyak dan menindas.

Orator lainnya dari GMNI menyampaikan, seharusnya pemerintah menyelesaikan pandemi. Bukan malah mengesahkan Omnibus Law. Padahal, Omnibus Law adalah bentuk marginalisasi bagi rakyat kecil.

Dalam orasinya ditegaskan pula bahwa aksi yang mereka gelar adalah aksi damai. “Kawal Omnibus Law sampai tuntas. Bila lewat aksi tak berhasil, mari kawal di Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya. (eno/laz)

Jogja Raya