RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X akan melaporkan secara pidana perusakan sejumlah fasilitas umum di kawasan Malioboro. Tindakan tegas ini atas respons ricuhnya aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD DIJ dan seputaran Malioboro, Jumat (9/10).

Raja Keraton Jogja ini menyesali munculnya aksi anarki. HB X menduga kericuhan yang terjadi telah terencanakan. Dia menduga ada kelompok yang sengaja membuat kericuhan saat penyampaian aspirasi.

“Saya menyesali kejadian anarki dan itu by design, karena dari pelajar, mahasiswa dan buruh sudah selesai di DPRD tapi ada sekelompok orang yang tidak mau pergi dan kami tidak mengenal itu siapa. Itu berlangsung terus sampai sore di Kotabaru,” jelasnya ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Pemprov DIJ, Jumat (9/10).

Pasca kericuhan, HB X bersama ketiga menantunya mengunjungi lokasi aksi, Kamis malam (8/10). Menurutnya, kerusakan yang ditimbulkan sudah tidak bisa ditoleransi. Terlebih hingga ada satu kafe yang terbakar.

Terkait langkah pidana, HB X menegaskan telah final. Pihaknya telah mengantongi nama kelompok yang menjadi biang kericuhan. Tak hanya kerusakan fasilitas publik, dampak kericuhan juga dirasakan oleh para pelaku usaha di kawasan Malioboro.

“Nanti siang ada rapat, ingin saya tuntut karena by design. Itu (kericuhan) bukan kepentingan buruh. Supaya tidak main-main karena maunya juga main-main (melakukan aksi kekerasan),” katanya.

HB X turut berbicara tentang turunnya warga dalam meredakan kericuhan. Diakui olehnya cara tersebut tidaklah tepat. Namun HB X memahami keresahan warganya. Terlebih fasilitas dan akses umum juga turut terganggu.

Walau begitu HB X meminta masyarakat Jogjakarta tak main hakim sendiri. Apabila menemukan pelaku perusakan atau kericuhan langsung diserahkan kepada pihak berwajib. Agar bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Saya terima kasih tidak hanya kepada TNI/Polri tapi juga kepada warga karena warga juga tahu siapa dia (kelompok perusuh). Menyaksikan warga bawa tongkat bambu berkelahi dengan mereka, mungkin hanya dengan cara seperti itu kita bisa punya keberanian untuk melawan kepentingan anarki,” ujarnya.

HB X berpesan agar masyarakat mengedepankan adat sopan santun. Termasuk dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Walau tidak ada larangan namun demokrasi tetap harus santun dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kericuhan itu bukan karakter kita untuk merusak kotanya sendiri. Mereka (pelaku) bukan dari Jogja, bukan penduduk Jogja. Saya bersedia, lawan saja mereka tapi harus sepengetahuan aparat tidak boleh bekerja sendiri,” pesannya. (dwi/ila)

Jogja Raya