RADAR JOGJA – Kesempatan bagi warga Kota Jogja, yang belum membayarkan kewajiban PBB. Sebagai bagian dari HUT Kota Jogja ke-264, sekaligus membantu warga selama pandemi Covid-19, hingga akhir tahun nanti Pemkot Jogja memberikan keringanan penghapusan denda PBB.

Pemkot Jogja memberikan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak di Kota Jogja. Hal ini dilakukan untuk membantu meringankan beban warga Kota Jogja selama masa tanggap darurat pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan wajib pajak. Penghapusan denda ini ditujukan kepada wajib pajak PBB yang memiliki tunggakan dari 1994 sampai 2020. Untuk pelaksanaannya sendiri mulai berlaku 1 Oktober  sampai 31 Desember 2020.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) menyebut, penghapusan sanksi adminstrasi ini tidak dilakukan dalam setiap tahun. Penghapusan ini baru di lakukan tahun ini dan tahun lalu. “Jika di tahun kemarin karena bertepatan dengan HUT Kota Jogja sedangkan tahun ini karena adanya Covid-19,” jelasnya dalam jumpa pers, di Balai Kota Jogja, Jumat (2/10).

Yang menjadi dasar hukum kebijakan penghapusan denda PBB ini, kata HS, adalah Perwal  Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas tunggakan pajak bumi dan bangunan. Seharusnya, mengacu aturan, bagi wajib pajak yang terlambat dikenai denda dua persen dari nilai ketetapan. Dengan maksimal denda 48 persen dari ketetapan.

Penghapusan denda PBB ini pun berlaku untuk PBB 2020 ini. Meski jatuh temponya pada 30 September kemarin. “Karena periodenya 1994 sampai 2020, wajib pajak yang tahun ini terlambat atau menunggak, hanya membayar sesuai nilai ketetapan,” ungkapnya.

HS pun meminta kepada masyarakat yang belum membayar PBB untuk segera membayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Menurut dia, jika tahun lalu masyarakat yang mengajukan permohonan kepada Wali Kota Jogja maka di tahun ini Wali Kota Jogja yang mempersilakan masyarakat yang memiliki tunggaakan PBB untuk membayarkan. Apalagi pemberian keringanan penghapusan denda PBB tidak setiap tahun ada.

“Saya berharap kepada warga Kota Jogja untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini karena belum tentu tahun depan kembali diadakan penghapusan sanksi administrasi,” kata suami Tri Kirana Muslidatun itu.

Adapun untuk pembayaran PBB ini bisa dilakukan di sejumlah bank yang ada di Jogja  dan ada juga beberapa aplikasi pembayaran online yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran. Tempat pembayaran yang bisa dimanfaatkan oleh warga, antara lain Bank BPD DIY yang bekerja sama dengan Tokopedia dan Gopay utuk pembayaran PBB-P2, Bank BNI 46, Bank BRI, Bank Jogja dan di Kantor Pos Indonesia.

Untuk pembayaran PBB, wajib pajak cukup dengan menunjukan Nomor Objek Pajak (NOP). Sedang untuk mengetahui jumlah tunggakan yang harus dibayar bisa memanfaatkan aplikasi  Jogja Smart Service (JSS).

Data yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, untuk potensi piutang PBB dengan tugakan sejak 1994 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 77.786.109.739, dengan denda tunggakan pada 1994 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 33.685.293.531 dan sisa ketetapan setelah jatuh tempo 30 September 2020 sebesar Rp 46.105.151.943.

Sedangkan untuk target penerimaan dari tunggakan 20 persen atau Rp 15.557.221.943 dan stimulus denda sebesar Rp. 6.700.000. Sampai saat ini data permohonan pengurangan atau keringana yang masuk sebanyak  11.921 berkas yang telah diproses 11.811 berkas dengan nilai pengurangan ketetapan Rp 20.756.870.441.

Sementara data permohonan pengurangan yang telah melakukan pembayaran sebanyak  9.742 wajib pajak dengan nilai Rp 33.962,572.081. Untuk permohonan pengajuan bebas denda PBB tahun 2020 sebanyak 259 permohonan dengan nilai Rp 879.345.011.

Untuk wajib pajak yang hendak membayarkan kewajiban PBB tapi belum mengetahui NOP, bisa menghubungi kantor BPKAD Kota Jogja di komplek Balai Kota Jogja. “Dengan menyebut alamat bidang tanahnya,” kata Kepala BPKAD Kota Jogja Wasesa. (**/pra)

Jogja Raya