RADAR JOGJA – Status tanggap darurat bencana nonalam Covid-19 kembali diperpanjang selama satu bulan, tepatnya hingga 31 Oktober mendatang. Dasarnya adalah Keputusan Gubernur DIJ Nomor 286/KEP/2020. Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi masih menjadi perhatian utama.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menjelaskan, perkembangan kasus Covid-19 yang masih fluktuatif menjadi dasar pemberlakuan status tersebut. “Ya diperpanjang, wong belum selesai kok. Fluktuatif seperti ini pasti diperpanjang,” katanya di Kompleks Kepatihan, Selasa (29/9).

HB X pun belum bisa memprediksi hingga kapan status ini diberlakukan. Sebab, kasus Covid-19 belum bisa diprediksi waktu berakhirnya. “Kita nggak tahu kapan selesai,” katanya.

Pemulihan aktivitas ekonomi serta penanganan kesehatan untuk menekan laju penularan Covid-19 masih menjadi perhatian utama di masa perpanjangan tanggap darurat. Pejabat Sementara Bupati Bantul Budi Wibowo menjelaskan, di Kabupaten Bantul upaya testing dan tracing akan terus dilakukan dengan lebih ketat. “Tracing agresif itu dalam artian personelnya mencukupi ya, apalagi di era kampanye dan pilkada kan sangat membahayakan munculnya klaster baru,” paparnya.

Saat ini Pemkab Bantul dikatakan telah memiliki rencana untuk mengadakan satu unit mobil PCR. Sehingga Gugus Tugas bisa melakukan jemput bola untuk melakukan pemeriksaan terhadap suspek Covid-19. “Walaupun cuma satu unit, ini akan efektif karena bisa mobile,” tambahnya.

Lebih jauh Budi juga akan memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan (prokes) di tempat umum. “Pemantauan pengawasan kita perketat Satpol PP, Polri, TNI maupun pihak lain. Kalau itu kurang kan bisa menggunakan Tagana (Taruna Siaga Bencan),” ungkapnya.

Pengawasan juga dilakukan sepanjang musim Pilkada 2020. “Saya minta semua pihak, KPU maupun Bawaslu kalau ada yang tidak mau mematuhi prokes untuk ditegur. Kalau tidak mau, saya mohon itu dibubarkan,” jelasnya.

Menurutnya, bila upaya penanganan Covid-19 tidak optimal, otomatis akan mengancam upaya pemulihan ekonomi. “Kalau kesehatannya amburadul, maka ekonominya maburadul. Misalnya ada UMKM 49 ribu di Bantul, kita mati-matian dampingi. Kalau muncul klaster baru, ya habis,” tuturnya. (tor/laz)

Jogja Raya