RADAR JOGJA – Sejauh ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan tentang stimulus dampak Covid-19. Salah satunya menyangkut kebijakan penundaan cicilan bank.

Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) diharapkan dapat dijadikan acuan bagi perbankan. Tujuannya agar turut berperan dalam menanggulangi dampak Covid-19 terhadap sektor usaha.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 11/POJK telah diatur mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Direktur Utama BPD DIY Cabang Gunungkidul Plati Sulistiyanti mengatakan, sampai dengan saat ini belum ada informasi lebih jauh mengenai diperpanjang atau tidak kebijakan POJK stimulus dampak Covid-19.

Apakah peraturan lama berupa penundaan cicilan masih bisa berlanjut? Pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail. Walau begitu, ia memberikan angin segar mengenai kemungkinan pemberlakukan kebijakan lama.

“Tetapi harus di akad kan kembali dengan analisa dan komitmen atau kesepakatan dari debitur dan bank atau kebijakan kedua belah pihak,” kata Plati.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul Yustika Ari Sukapti mengakui, jumlah debitur dari pelaku wisata tidak sedikit. Ketika ditanya kebijakan untuk debitur di tengah pandemi, menurutnya sesuai dengan POJK Nomor 11. “Lebih tepatnya penjadawalan kembali (jika ada permintaan penundaan angsuran, Red),”  katanya.

Terpisah, Sekretaris DisparKabupaten Gunungkidu Hary Sukmono mengatakan, total hingga saat ini ada 7.005 pelaku wisata terdampak corona. Tidak bisa menjalankan usahanya karena penutupan sementara.

“Tapi saat ini 90 persen sudah melakukan ujicoba operasional. Prinsipnya kami mengutamakan protokol kesehatan,” kata Hari. (gun/laz)

Jogja Raya