RADAR JOGJA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada Serentak 2020. Alasannya, kasus Covid-19 yang semakin meningkat. PP Muhammadiyah menilai keselamatan masyarakat harus diprioritaskan. Terlebih pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan ratusan bakal pasangan calon kepala daerah saat pendaftaran.

“KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan. Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Jogjakarta Abdul Mu’ti, Senin (21/9).

PP Muhammadiyah mengusulkan agar KPU, DPR dan Kemendagri bermusyawarah secara seksama untuk menunda pelaksanaan pilkada. Abdul juga berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu kedua untuk menunda Pilkada.

“Situasinya sangat mendesak, kalau tidak diambil keputusan akan menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat. Maka Perppu sangat dibutuhkan,” tandasnya. (sky/tif)

Jogja Raya