RADAR JOGJA – Sejumlah pelaku usaha berupaya untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) saat beroperasi. Namun kendala ditemui akibat sejumlah pengunjung yang abai.

Ahmad Zulfikar, 37, pengelola kedai kopi di kawasan Kledokan, Depok, Sleman mengatakan, dia belum mengetahui adanya aturan terkait penegakan hukum prokes. Namun pihaknya telah berupaya untuk menerapkan prokes di tempat usahanya.

Ahmad melanjutkan, kedai kopinya sempat tutup selama dua bulan pasca kasus Covid-19 muncul pertama di DIJ. Setelah beroperasi, ia memastikan agar tempat cuci tangan selalu tersedia dan berfungsi. Juga menyediakan sekat tembus pandang yang membatasi pengunjung dan karyawannya. Tujuannya meminimalisasi potensi penularan. “Kayak sabun-sabun dan cairan (hand sanitizer) itu juga kami adakan terus,” katanya.

Menurutnya, untuk menerapkan prokes juga membutuhkan sumber daya lebih. Misalnya pengadaan fasilitas pendukung untuk tempat usaha maupun kepada enam karyawannya. “Memang agak berat, ini juga pas lagi sepi-sepinya. Tapi kan repot kalau ada klaster bisa ditutup. Jadi (pengunjung dan pemilik) rugi semuanya,” paparnya.

Untuk pengawasan pelanggan, Ahmad belum bisa memastikan jika upaya itu berjalan optimal. Pasalnya, ada sejumlah pengunjung yang abai bila telah diingatkan. Terlebih jika situasinya cukup ramai.

“Sebagian ada yang pakai dan bawa masker. Tapi ada juga yang nggak bawa sama sekali. Mungkin jadi segan juga karyawannya kalau ngingetin terus kan. Apalagi pegawainya cuma sedikit dan kalau ramai itu biasanya akhir pekan, tapi nggak ramai padat banget sih,” jelasnya.

Yanto, 55, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Jalan Jambon, Mlati, Sleman mengatakan, prokes yang dia terapkan baru sebatas pemakaian masker. Dia berhenti menyediakan tempat cuci tangan karena jarang dipakai sebagian besar pengunjung. “Ya gini-gini aja jualannya, kalau dikatakan melanggar nanti saya benahi. Saya cuma mau cari rezeki,” tandasnya.

Terkait adanya Pergub yang mengatur penerapan prokes di tempat usaha, Yanto mengapresiasi ketegasan pemerintah. Asalkan sanksi yang dijatuhkan masuk akal. “Nggak papa kalau pakai imbauan dulu. Jadi tidak langsung dilarang atau denda seperti daerah lain ya,” jelasnya. (tor/laz)

Jogja Raya