RADAR JOGJA FILE
RADAR JOGJA – Sebanyak enam persil tanah kas desa (TKD) di Banyurejo, Tempel, akan terdampak pembangunan tol Jogja-Bawen. Hanya saja, pihak kelurahan masih kesulitan mencari pengganti TKD.
Pj Lurah Banyurejo Sunarta menjelaskan, tanah kas desa yang terdampak tol saat ini berstatus tanah bengkok. Selain itu, TKD lainnya yang ikut terdampak juga dimanfaatkan untuk fasilitas umum seperti bangunan SD Banyurejo I.
Pihak kelurahan, tambah Sunarta, akan lebih senang jika tanah pengganti untuk sekolah maupun relokasi bisa dilakukan pihak sekolah atau pemerintah kabupaten. Hal ini karena pihaknya juga masih kesulitan mencari pengganti TKD. “Kalau kami yang mencari, sulit,” jelas Sunarta Minggu (20/9).
Ia mengaku, pengganti TKD diharapkan tidak jauh dari lokasi awal. Hanya saja kesulitan yang dialami saat mencari pengganti adalah belum tentu ada tanah warga yang dijual. Hal ini ditambah dengan masyarakat yang juga mencari pengganti tanah tidak jauh dari lokasi awal. “Apalagi cukup banyak tanah kas desa yang terkena tol,” tambahnya.
Menurut Sunarta, saat ini penyusunan Raperdes masih terus dilakukan. Hal ini karena sebelumnya, banyak TKD yang tukar guling. “Jadi harus diselesaikan,” kata Sunarta.
Sebelumnya, proses konsultasi publik di Banyurejo telah dilaksanakan pada Rabu (16/9) hingga Kamis (17/9). Saat ini proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Pemanfaatan Tanah Desa juga masih terus berlanjut. Ia berharap, Raperdes akan selesai setidaknya sebelum memasuki masa pengukuran atau ketika pemasangan patok. “Hanya kurang lampiran,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Jogja-Bawen Heru Budi Prasetyo menuturkan, masih ada kemungkinan terjadi penambahan bidang terdampak di area tol di wilayah Sleman. Meskipun demikian, dipastikan penambahan bidang masih dengan luasan bidang yang sama. “Tapi luasan tetap,” kata Heru. Ia berharap, nantinya warga bisa puas dengan nilai appraisal, sehingga hal ini akan menguntungkan masyarakat.
Segera Dimulai untuk Solo-Jogja-Kulonprogo
Sementara itu, proyek pembangunan tol Solo-Jogja-Kulonprogo segera dimulai. Jalan tol sepanjang 96,574 kilometer yang menghubungkan tujuh kabupaten ini dibagi menjadi tiga sesi pembangunan.
Direktur Teknik PT Jalan Tol Solo Jogjakarta YIA Marga Makmur Pristi Wahyono mengatakan, tiga sesi pembangunan akan diawali dengan proses pembebasan lahan dan rencana konstruksi Seksi 1 (SS Kartasuro-SS Purwomatani) November 2020-Juni 2023 mendatang.
“Seksi 2 (SS Purwomartani- SS Gamping) Mei 2021- Juni 2024, dan Seksi 3 (SS Gamping-Exit Purworejo) Juli 2022-Desember 2024,” katanya saat audiensi dengan Bupati Kulonprogo Sutedjo terkait materi dan progress tol Solo-Jogja-Kulonprogo di Ruang Rapat Menoreh.
Dijelaskan, saat ini tiga kabupaten di Jawa Tengah sudah pemberkasan dan inventarisasi. Masing-masing Karanganyar, Boyolali, pada tahap pematokan dan mulai pengukuran bidang oleh BPN, dan Klaten masih menunggu penetapan lokasi (penlok).
“Terdapat dua teknik pembangunan ruas jalan tol Solo-Jogja. Dari total 60 kilometer, sebanyak 15 kilometer dibangun di atas tanah. Sementara sisanya atau sekitar 45 kilometer dibangun melayang,” jelasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kabupaten Kulonprogo Gusdi Hartono berharap, konsorsium segera memberi kejelasan terkait trase serta schedule rigid jadwal baku agar Pemkab Kulonprogo bisa mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat dan dapat berkoordinasi dengan semua pihak.
“Sebab dampak tol tidak sedikit. Kami juga harus memikirkan pembangunan exit tol di wilayah Sentolo, Wates, dan Temon. Sejauh ini masyarakat sudah gencar meminta trase. Kapan kira-kira penlok keluar? Akan segera disosialisasikan,” tegasnya.
Menurutnya, dampak pembangunan tol diprediksi jauh lebih hebat dibandingkan bandara, sebab karena lahan yang digunakan memanjang dari ujung ke ujung wilayah Kulonprogo. “Semuanya harus dipersiapkan lebih matang,” ujarnya.
Bupati Sutedjo menambahkan, kehadiran tol Solo-Jogja-Kulonprogo diharapkan tidak mematikan akses jalan publik. Mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan, pemerintah mempercayakan itu kepada pihak pemrakasa.
“Dalam proses pembangunan juga diharapkan bisa memanfaatkan potensi lokal. Jadi saya minta konsorsium mengakomodasi dari apa yang telah kami sampaikan dengan mempertimbangkan substansi yang ada. Sesuai kesepakatan awal, kehadiran tol ini tidak boleh merugikan masyarakat Kulonprogo,” harapnya. (eno/tom/laz)
