RADAR JOGJA – Skrining masal kini tak hanya menyasar tenaga kesehatan dan individu yang berkontak dengan pasien positif. Kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun non ASN di lingkup Pemprov DIJ juga turut menjalani skrining. Tes masal digelar secara bertahap sejak 9 hingga 24 September mendatang.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, metode skrining menggunakan rapid diagnose test (RDT) dianggap lebih sesuai dibandingkan metode swab masal. Pasalnya, tenaga kesehatan yang mampu melakukan uji laboratorium jumlahnya masih minim. “Maka kami filter dulu menggunakan rapid test,” kata Sekprov DIJ Kadarmanta Basakara Aji Kamis (17/9).

Pengetesan diprioritaskan bagi dinas-dinas yang berhubungan dengan pelayanan publik. Atau dinas yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sesuai prosedur, bila ditemui hasil reaktif akan dilanjukan dengan uji swab. Jumlah pegawai yang dites diperkirakan mencapai 14 ribu orang.

Menurut Aji, hasil reaktif sempat ditemui pada sejumlah ASN. Namun setelah diikuti dengan tes swab, hasilnya menunjukkan negatif Covid-19. Namun Aji belum bisa menyebut jumlah pegawai yang memiliki hasil reaktif. “Jumlahnya pasnya tidak hafal. Di instansi ada saja satu dua lah. Tidak sampai ratusan. Yang reaktif langsung kami  swab. Hasilnya negatif semua,” lanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIJ Pembajun Setyaningastutie menjelaskan, pihaknya telah menginsturksikan dinkes kabupaten/kota untuk menggelar tes secara lebih masif. Prioritasnya adalah individu yang diketahui memiliki riwayat kontak dengan pasien positif.

“Karena ternyata sebagian besar hasil tracing kita adalah dari yang kontak. Karena kontak erat yang menjadi data tracing kita tinggi. Dan teman-teman di kabupaten/kota juga melakukan hal yang lebih masif dan lebih banyak (tes) lagi terkait meningkatnya kasus,” katanya.

Di sisi lain Pemprov DIJ memutuskan untuk mengaktifkan kembali posko dukungan Covid-19  yang bermarkas di BPBD DIJ. Keberadaan pos penanganan Covid-19 adalah bagian dari pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pemberhentian dan pembubaran pos mempertimbangkan dinamika situasi, termasuk kesiapan kabupaten/kota dan rumah sakit yang merupakan penanggung jawab utama dari operasi pemulasaran dan pemakaman jenazah warga yang terkonfirmasi positif. Namun demikian, dalam perkembangan dinamika selanjutnya RS banyak yang tidak cukup siap menangani pemulasaraan jenazah seiring meningkatnya kasus Covid-19 di DIJ dalam dua pekan terakhir.

Sejak mulai 9 September 2020 pos dukungan diaktifkan kembali. Dukungan yang dilakukan misalnya dekontaminasi wilayah, pemulasaraan, hingga penjemputan jenazah. “Tupoksinya sama, kalau ada kebutuhan bisa dipanggil. Karena kita melihat jumlah positif cukup banyak, jadi ada relawan yang bisa dipanggil setiap saat siap,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menjelaskan alasan diaktifkannya kembali posko dukungan Gugus Tugas Covid-19 salah satunya karena peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif di DIJ. Dalam rapat paripurna dengan agenda pidato jawaban gubernur atas pertanyaan fraksi-fraksi terhadap RAPBD Perubahan DIJ 2020, di DPRD DIJ Selasa (15/9) lalu, HB X mengatakan, rumah sakit banyak yang tidak cukup siap menangani pemulasaraan dan pemakaman jenazah seiring peningkatan kasus terkonfirmasi positif di DIJ. “Sehingga mulai 9 September 2020 pos dukungan penanganan Covid-19 diaktifkan kembali,” ujarnya.  (tor/laz)

Jogja Raya