RADAR JOGJA – Penataan landfill Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan menghabiskan dana lebih dari Rp 50 miliar. Oleh karena itu, Komisi C DPRD DIJ meminta pelaksanaanya optimal.

“Sudah dua tahun TPST Piyungan selalu menjadi sorotan,” sebut Wakil Ketua Komisi C Gimmy Rusdin Sinaga saat meninjau TPST Piyungan, kemarin (10/9).

Penataan landfill pun memberikan dampak kepada warga sekitar. Seperti terganggunya aktivitas warga dan munculnya rembesan baru air lindi. Karenanya, Gimmy mendesak pengerjaan penataan segera selesai. “Sampai ada yang tanam padi tidak bisa panen,” ungkapnya.

Dijelaskan pula, anggaran Rp 50 miliar itu berasal dari dua sumber. Sekitar Rp 10 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIJ, sisanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBD digunakan untuk menata bagian luar TPST Piyungan, yaitu pembangunan talut sampah dengan bronjong, membuat saluran air lindi, membuat drainase penampungan air hujan dan pembuatan jalan operasional. “Sedangkan APBN untuk menata bagian dalam konstruksi itu,” paparnya.

Staf Lurah Sitimulyo Lilik Purwoko menambahkan, sumur warga di tiga dusun sudah tidak layak guna, yaitu di Dusun Nglengkong, Ngablak, dan Banyakan III. Lebih mengkhawatirkan, adanya air lindi yang mengalir lewat parit warga. Lokasi aliran lindi berada di sisi timur TPST Piyungan dan mencemari aliran sepanjang TPST Piyungan hingga Kali Opak.

“Katanya TPST itu tempat pengelolaan sampah terpadu. Tapi mana pengelolaannya? Tidak ada,” ketusnya. Saat hujan, aliran air lindi pun dipastikan meluap. Sekaligus membawa material sampah berupa botol, kaca, besi, bahkan jarum suntik. “Dulu ada sampah medis,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP ESDM DIJ Arief Azazie Zain menjelaskan, penataan landfill dimaksudakan untuk menyediakan lahan kosong. Di mana lahan itu nantinya akan digunakan sebagai lokasi pengolahan sampah. Sampah yang ada saat ini dikumpulkan pada satu titik dengan membentuk bukit terasering.

Bukit terasering ini akan menampung sampah sampai 2022. Bersamaan itu, petugas melakukan pengadaan mesin pengolah sampah. “Konstruksi kurang lebih di tahun 2025, sampah masuk ke mesin pengolah,” ujarnya.

Tetap difungsikannya TPST Piyungan diakibatkan tidak adanya lokasi baru. Secara tata ruang, tidak ada lokasi lahan baru yang dapat dijadikan TPST. “Kalau mencari lokasi baru harus masuk tata ruang, itu tidak ada di tata ruang kami,” kata Arief.

Konsultan Pengawas Penataan TPST Piyungan Bintoro melaporkan, pengerjaan ditarget 180 hari kerja. Saat ini pengerjaan sudah berlangsung 70 hari. Pengerjaan bronjong talut rampung 80 persen, bronjong lindi 40 persen, pancang 48 titik, sudah rampung 15 titik. “Untuk pelaksanaan, secara hitungan teknis akan selesai sesuai target,” tegasnya. (cr2/laz)

Jogja Raya