RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menghawatirkan adanya arus perpindahan masyarakat ke Jogjakarta ketika DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berkaca pada pengalaman sebelumnya, banyak masyarakat memutuskan untuk kembali ke daerah asal karena aktivitas ekonomi di ibu kota yang terhenti.

HB X menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta diberitakan akan kembali memberlakukan PSBB karena kasus Covid-19 mengalami lonjakan. Rencananya akan dilaksanakan 14 September mendatang. Dikhawatirkan adanya arus mudik ke DIJ akibat kebijakan itu. Apalagi sekarang sudah tidak ada lagi kewajiban karantina 14 hari bagi pendatang dari luar kota.

“Yang mestinya kita mewaspadai itu justru 14 September Jakarta mau PSBB kembali seperti dulu. Kita khawatir sebelum tanggal 14 mungkin orang Jogja yang ada di Jakarta kembali seperti kemarin. Itu mestinya yang harus kita waspadai,” kata gubernur di Gedung DPRD DIJ, Jalan Malioboro Jogja, Kamis (10/9).

Meskipun begitu, Pemprov DIJ belum memiliki rencana menerapkan hal serupa. Dalam waktu dekat, Ketua Gugus Tugas KGPAA Paku Alam X akan menggelar rapat dengan satgas untuk membahas upaya antisipasi bila terjadi arus mudik. “Kami minta Pak Wagub rapat satgas bagaimana mengantisipasi segala kemungkinan. Semoga saja tidak,” harapnya.

HB X berharap agar pemangku wilayah hingga tingkat paling bawah meningkatkan pengawasan terhadap warganya yang datang dari ibu kota, sehingga warga dari luar daerah bisa menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. “Saya berharap lurah-lurah mewaspadai dengan melakukan seperti dulu,” tuturnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemberlakuan PSBB di Jakarta juga berdampak ke daerah lain. PSBB membuat aktivitas perekonomian terhenti, sehingga warga yang merantau memutuskan untuk kembali ke daerah asalnya.

“Karena lihat pengalaman kemarin ketika Jakarta PSBB orang sudah tidak boleh jualan dan jalan-jalan lagi. Lalu daripada menganggur, mereka pulang ke daerah. Kemudian jadi masalah di daerah di mana banyak pemudik yang kesehatannya bermaslaah,” tandasnya.

Gugus Tugas juga akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk membahas permasalahan tersebut. “Dan tentu penegakan protokol kesehatan di Pergub 77 Tahun 2020 akan diperketat,” lanjutnya.

Pengetatan akan dilakukan di pintu masuk DIJ. Seperti bandara, stasiun dan terminal. Namun Aji memastikan bahwa cek poin di ruas jalan perbatasan tak akan didirikan. Sebab, menurutnya, upaya pengecekan kendaraan pribadi yang masuk dianggap sulit dilakukan, karena jumlah kendaraan yang melintas sangat banyak. “Jadi yang diantisipasi di titik-titik kedatangan mereka. Terminal, stasisun, dan bandara,” tambah Baskara.

Pemprov DIJ, lanjut dia, juga masih menggunakan persyaratan hasil rapid test maupun swab test bagi pendatang. Sehingga warga yang datang ke Jogja menggunakan transportasi umum wajib menyertakan hasil rapid test maupun swab. (tor/laz)

Jogja Raya