RADAR JOGJA – Kesadaran masyarakat di Jogjakarta dalam menerapkan protokol kesehatan dinilai masih rendah. Ini berdasarkan hasil razia yang digelar petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri pada Selasa (8/9) malam. Selama tiga jam penyisiran, tepatnya dari pukul 07.30-23.30, petugas menemukan 176 pelanggar di kawasan Titik Nol km hingga Tugu Jogja.

Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad mengatakan, razia pemakaian masker akan digelar setiap hari di titik-titik keramaian. Untuk Rabu (9/9), razia digelar di sekitar Pasar Gamping dan Bantul. “Jadi waktunya nggak sama. Hari ini pukul 10.00, besok pukul 14.00. Waktunya pindah- pindah. Khusus Sabtu-Minggu kami khususkan di Malioboro,”  ungkapnya saat dihubungi Radar Jogja, Rabu (9/9).

TERUS DIGELAR: Petugas menghentikan pengedara motor yang tidak menggunakan masker saat oprasi patuh masker di Pasar Buah Gamping, Sleman, (9/9). ( ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA )

Mayoritas pelanggar di kawasan Malioboro adalah warga Jogja. Pihaknya juga menemui satu pelanggar asal luar negeri. “Juga ada dari Jepang, wisatawan luar negeri satu orang. Nggak pakai masker juga,”  paparnya.

Mereka yang melanggar sebenarnya sudah membawa masker. Namun tak dipakai saat petugas melakukan razia. Noviar menjelaskan, ada tiga kriteria agar penindakan bisa dilakukan. Yakni pengunjung yang tidak membawa masker, membawa masker tapi tidak dikenakan, serta menggunakan masker dengan cara yang salah. “Masker yang mengenakannya di dagu itu juga kami tindak,” lanjut dia.

Menurutnya, seluruh pelanggar bersikap kooperatif saat diberikan sanksi berupa menyapu jalanan selama sekitar 15 menit. “Sampai kemarin ya ikut-ikut saja, tidak ada yang protes,” katanya.

Tempat usaha pun tak luput terjaring razia. Di kawasan Prawirotaman, Kota Jogja, terdapat 10 tempat usaha yang diminta membuat surat pernyataan karena mengabaikan prokes saat menjalankan aktivitas usaha. “Tempat usaha kami suruh buat surat pernyataan dulu. Kalau 1×24 jam tidak juga memenuhi, akan kami lakukan penutupan operasional 1×24 jam. Nanti kami cek lagi hari ini,” tandasnya.

Mayoritas yang terjaring adalah kafe-kafe dan tempat hiburan. Pelanggarannya adalah pengawasan prokes yang lemah serta mengabaikan prinsip social distancing. “Pelanggarannya pengunjung tidak pakai masker. Kemudian susunan kursi tidak jaga jarak,”  tambahnya.

Noviar menyoroti banyaknya mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Dia merekomendasikan agar pihak kampus dapat membentuk tim Gugus Tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan edukasi kepada mahasiswa. “Kemarin pelanggar rata-rata kaum muda seperti mahasiswa. Kami berharap seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa untuk disiplin menjalankan prokes,” imbaunya.

TERUS DIGELAR: Petugas menghentikan pengedara motor yang tidak menggunakan masker saat oprasi patuh masker di Pasar Buah Gamping, Sleman, (9/9). ( ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA )

Sekprov DIJ Kadarmanta Aji menyayangkan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sebab pelanggaran dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19. “Harusnya bukan mereka diingatkan  sama petugas, tapi mereka bisa saling mengingatkan antara masyarakat satu dengan yang lain,” katanya.

Untuk itu razia akan terus digelar secara konsisten di seluruh titik kerumunan. “Misalnya tempat wisata, mal, pasar dan tempat nongkrong,” tambahnya.

Sementara itu saat razia di Pasar Buah Gamping, rata-rata pelanggar protokol kesehatan (prokes) adalah warga berusia 20-30 tahun. Kasi Sat Linmas Satpol-PP DIJ Winarsih menjelaskan, pelanggar didominasi masyarakat yang tidak mengenakan masker dengan benar. Yakni, masker hanya ditempelkan di dagu, bahkan hanya diletakkan di saku maupun tas.

“Kebanyakan warga yang terjaring adalah warga yang sedang melewati pasar, akan berbelanja, antar pesanan, dan warga yang akan bersilaturahmi ke keluarga. Ada yang tidak membawa masker sama sekali,” ucap Winarsih.

Warga yang terjaring razia masker, diminta untuk mengisi surat pernyataan dan menjalankan sanksi perorangan. Mulai dari sanksi sosial ringan seperti menyapu lingkungan, kemudian sanksi menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan sanksi fisik berupa push-up 10 kali. Usai sanksi diberikan, tim memberikan masker bagi masyarakat yang sama sekali tidak membawa masker. “Sebelum mereka melanjutkan perjalanan,” tambahnya.

Salah seorang pelanggar Sugiyanti, 45, warga Meijeng Lor, Ambarketawang, Gampiung mengaku kapok karena tidak mengenakan masker dengan benar. Diakui, mengenakan masker membuat pernafasannya sedikit terasa sesak. Karena perjalanan jauh usai mengantarkan pesanan bakso, Sugiyanti hanya mengenakan masker hingga dagu. “Terkena razia dan disuruh menyapu,” jelasnya.

Meskipun demikian, Sugiyanti setiap harinya tetap mengenakan masket saat beraktivitas di luar. Mengingat kasus Covid-19 yang masih belum menurun. “Dan operasi seperti ini perlu rutin dilakukan untuk membantu menekan penularan virus korona,” ungkapnya.

Seluruh Pegawai OPD Akan Jalani Rapid Test

TERUS DIGELAR: Petugas menghentikan pengedara motor yang tidak menggunakan masker saat oprasi patuh masker di Pasar Buah Gamping, Sleman, (9/9). ( ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA )

Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di lingkup Pemprov DIJ bakal menjalani rapid diagnose test (RDT) atau tes cepat. Dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 di perkantoran Jogjakarta seperti yang terjadi di kantor Urusan Agama (KUA) Danurejan, Kota Jogja.

Sekrpov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tes cepat mulai dilakukan Rabu (9/9). Pegawai yang bekerja di instansi yang sehari-harinya melakukan pelayanan publik diprioritaskan terlebih dahulu. “Dilakukan kepada para karyawan baik karyawan pemprov, karyawan pemerintah pusat yang ada di daerah maupun kabupaten kota,”  jelas Aji.

Rapid test bertujuan untuk memetakan indikasi penularan Covid-19 di organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, upaya skrining lebih efektif bila langsung dilakukan swab. “Ini sebenarnya lebih efektif tes swab karena langsung ketahuan, tapi ini kami RDT dulu. Kalau ada yang reaktif baru dilakukan swab,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah tenaga medis yang bisa melakukan tes swab masih terbatas. Oleh karena itu, tes cepat dipilih sebagai upaya untuk mendeteksi jika ada seorang pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Aji menyebut jumlah pegawai ASN dan non ASN di Pemprov DIJ kurang lebih ada 14.000 orang. Seluruhnya ditarget untuk menjalani RDT. (tor/eno/cr1/laz)

Jogja Raya