RADAR JOGJA – Mulai dibukanya kembali perusahaan, dengan kembali memperkejakan karyawan yang dirumahkan disambut baik. Hanya hak-hak karyawan yang dipekerjakan kembali, serta jaminan keamanan dari penyebaran Covid-19 perlu diperhatikan.

Juru Bicara DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ Irsyad Ade Irawan mengatakan, data Disnakertrans DIJ yang mengklaim 80 persen pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)  dan dirumahkan sudah kembali dipekerjakan di perusahaannya semula perlu mendapat perhatian. Perusahaan juga diminta memastikan keselamatan buruh di tempat kerja. “Jangan menjadikan buruh sebagai tumbal pandemi akibatnya tidak diterapkannya protokol kesehatan di tempat kerja,” pesannya Senin (7/9).

Hal lain yang juga menjadi perhatian DPD KSPSI DIJ, terkait ada yang belum penuh dari segi jam kerja maupun upah. “Upah yang tidak penuh atau dipotong adalah hutang perusahaan kepada buruh,” tegasnya.

Sebab, lanjut dia, pemotongan upah ataupun dibayar tidak penuh tidak diatur oleh undang-undang. Sehingga setiap pemotongan upah harian harus dihitung sebagai hutang. “Dan wajib dibayarkan dengan jangka waktu yang disepakati,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov DIJ diminta bisa membuat aturan terkaitadanya transparansi keuangan perusahaan-perusahaan di DIJ. Sehingga tidak dengan mudah melakukan  memotong gaji dengan alasan pandemic.

Itu terkait data BPJS Kesehatan cabang Jogjakarta, yang selama pandemi terjadi penurunan Kepesertaan Jaminan Kesehatan mencapai 18.000 pekerja. Karena perusahaan tidak lagi membayarkan iuran kesehatannya sejak Maret 2020. “Data ini hanya meliputi Kota Jogjaa, Gunungkidul dan Bantul. Belum termasuk Sleman dan Kulonprogo,” ungkapnya.

Ketegasan juga perlu pada perusahaan yang tidak mendaftarkan buruh di program BPJS Ketenagakerjaan. Yang salah satunya berdampak pada setengah juta buruh yang tidak mendapatkan subsidi gaji di tengah memburuknya ekonomi di masa pandemi. “Pemprov DIJ perlu untuk membuat skema bantuan atau subsidi bag buruh  diluar mekanisme terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Disnakertrans DIJ menunjukkan ada 32 ribu pekerja yang dirumahkan. Namun hingga saat ini 80 persen atau 25.600 di antaranya telah kembali bekerja. Kepala Disnakertrans DIJ Aria Nugrahadi menjelaskan, mereka yang kembali bekerja berasal dari sembilan kelompok lapangan usaha atau mencakup semua klasifikasi lapangan usaha Indonesia. “Dari sembilan kelompok lapangan usaha ini rata-rara 80 persen sudah dipekerjakan kembali,” katanya. (tor/pra)

Jogja Raya