RADAR JOGJA – Curah hujan menipis, debit air turun dan kekeringan mulai dirasakan sebagian warga di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Pemkab Kulonprogo menetapkan status siaga darurat kekeringan mulai 1 Agustus hingga 30 November 2020 dan dapat diperpanjang menyesuaikan kondisi di lapangan.

Kemarau identik dengan krisis air bersih, selain itu juga musibah kebakaran, dua potensi bencana itu menjadi fokus perhatian Pemkab Kulonprogo. Hal itu yang mendorong Bupati Sutedjo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 281/A/2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kulonprogo. Seiring dengan perubahan iklim musim pancaroba menuju musim kemarau.

“Kekeringan sudah mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah, penetapan status siaga diperlukan agar alokasi dana penanganan bencana kekeringan bisa digunakan baik APBD 2020 dan sumber lain,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi Selasa (1/9).

Menurutnya, kemarau dan kekeringan adalah kondisi yang rutin terjadi, sehingga antisipasi dan penanganan bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Salah satu cara mengantisipasi dampak kekeringan meluas perlu diambil langkah cepat, tepat dan terpadu sesuai standar serta prosedur yang berlaku. “Penetapan status siaga memang sudah harus dilakukan,” ujarnya.

Dijelaskan, berdasarkan prediksi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus-September 2020. Hal itu terbukti di mana sebagian wilayah di Kulonprogo kini sudah terjadi penurunan debit air. “BPBD sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 80 juta dan jika masih kurang akan diambilkan pos anggaran biaya tak terduga (BTT), prioritas angaran tetap untuk bantuan droping air bersih,” jelasnya.

Diungkapkan, distribusi air bersih berdasarkan surat permohonan dari kelurahan. Kelurahan yang sudah mengajukan permohonan di antaranya Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, untuk memasok kebutuhan air bersih di lima dusun. Juga Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Girimulyo untuk enam dusun. Total warga yang sudah mulai terdampak kekeringan 1.300 jiwa.

“Warga tidak perlu panik, sebagian wilayah debit airnya memang turun, namun masih cukup setidaknya sampai November mendatang. Kondisi air di Waduk Sermo, Kokap untuk pengairan pertanian juga masih aman,” ungkapnya.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo Edi Wibowo menambahkan ia akan mengoptimalkan proses droping air bersih. Bantuan air bersih tidak hanya dari BPBD tetapi juga dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo yang juga telah menyiapkan 250 tangki air bersih dengan sumber APBD DIJ. “Saat status siaga naik menjadi tanggap darurat kekeringan, droping air bersih segera dimaksimalkan,” ucapnya.

Ditegaskan, BPBD telah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh panewu di Kulonprogo terkait teknis droping air. Sosialisasi tentang imbauan bupati terkait hemat air dan antisipasi potensi kebakaran selama musim kemarau juga terus dilakukan.

“Kami terus sosialisasikan SE Nomor 360/2340 tentang Imbauan untuk Meningkatkan Kewaspadaan terhadap Kemungkinan Dampak Puncak Musim Kemarau. SE ini sudah terbit 10 Agustus 2020,”  tegasnya.

Inti empat poin penting dalam SE itu yakni masyarakat diimbau hemat air, jangan membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan, cek kelaikan instalasi listrik pemicu kebakaran, dan kecepatan dalam meminta bantuan petugas pemadam kebakaran jika terjadi musibah kebakaran.

Dinsos Siap Droping 250 Tangki Air Bersih

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonrprogo menyatakan siap melakukan droping air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Kulonprogo. Sebanyak 250 tangki air bersih dari APBD DIJ siap disalurkan secara bertahap mulai awal Agustus-Oktober mendatang

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Dinsos P3A Kulonprogo Sumiyati menyebutkan, penyaluran bantuan air bersih 250 tangki ditarget selesai sampai Oktober 2020, setelah itu melihat situasi dan kondisi di lapangan. “Jika sampai Oktober bantuan kurang, maka akan diambilkan dana tambahan APBN,” ucapnya Selasa (1/9).

Dijelaskan, peta rawan kekeringan di Kulonprogo relatif sama dengan tahun sebelumnya, di mana tahun 2019 warga yang terdampak kekeringan berjumlah 8.316 jiwa, tersebar di delapan kapanewon (Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Pengasih, Girimulyo, Panjatan, Lendah, dan Sentolo).

Kendati demikian, pihaknya juga akan mengakomodasi jika ada penambahan data warga yang mengalami krisis air bersih di tahun 2020. Pihaknya juga menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat yang akan dimasukkan ke dalam data baru.

“Sejauh ini baru tiga kelurahan yang sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih. Di antaranya Kalurahan Gerbosari Kapanewon Samigaluh, Kalurahan Pendoworejo (Girimulyo) dan Kalurahan Ngentakrejo (Lendah),” jelasnya. (tom/laz)

Jogja Raya