RADAR JOGJA – Pemkot Jogja menerbitkan enam surat verifikasi terhadap enam hotel berbintang di Kota Jogja. Diantaranya 101 Hotel, Swiss Bell Hotel, Hotel Tara, New Saphir Hotel, Santika Premier dan Hotel Horizon. Keenamnya dinyatakan terverifikasi dalam pelaksanan protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam pelayanan tamu hotel.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi memastikan terbitnya surat rekomendasi bersifat evaluatif. Apabila ditemukan atau muncul kasus Covid-19 maka bisa dicabut sewaktu-waktu. Sehingga dia meminta agar manajemen hotel mendisiplinkan protokol Covid-19.

“Jika terjadi penularan, surat verifikasi tak berlaku. Jadi kami minta agar protokol (Covid-19) diterapkan secara tegas dan disiplin,” tegasnya ditemui usai penyerahan surat sertifikasi rekomendasi di 101 Hotel, Selasa (1/9).

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kota Jogja penerima verifikasi belum banyak. Ini karena proses peninjauan berlangsung ketat. Tujuannya agar penerapan protokol Covid-19 berlaku baku untuk seluruh sektor unit usaha.

Heroe menuturkan setidaknya ada 29 hotel yang mengajukan verifikasi. Dari total tersebut baru enam hotel yang memenuhi persyaratan. Peninjauan dilakukan secara bertahap ke seluruh pemohon verifikasi.

“Kalau yang ikut QR code sudah 30-an hotel dan sekarang proses dapatkan verifikasi. Kenapa lama, karena banyak yang harus diverifikasi dan ini bergantian, tidak bisa asal,” katanya.

Tak hanya sektor pelaku usaha dan bisnis, verifikasi juga berlaku untuk sejumlah kegiatan. Khususnya yang bersifat terbuka dan mengundang massa. Tahapan verifikasi juga dilakukan oleh unsur pemerintahan di kelurahan dan kecamatan.

“Seperti Art Jog itu juga pakai verifikasi agar dapat izin keramaian di kepolisian. Lalu untuk rumah peribadahan itu juga melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan sesuai statusnya,” ujarnya.

Kepala Dispar Kota Jogja Maryustion Tonang menuturkan ada 29 hotel yang telah mengajukan verifikasi. Hanya saja tidak serta merta seluruhnya diterbitkan. Dia memastikan standar baku protokol Covid-19 berlaku ketat dan tegas.

Acuan yang digunakan dalam kebijakan ini adalah Surat Edaran Wali Kota Jogja Nomor 433. Setiap pemohon dapat mengajukan secara online. Dengan melakukan pendaftaran ke website milik Dinas Pariwisata Kota Jogja.

“Silakan diunduh melalui website dan sudah disiapkan formnya. Kalau sudah diisi lalu kirim lagi lewat email. Waktunya unlimited. Semua ini demi kenyamanan masyarakat dan pelaku usahanya,” katanya.

Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengapresiasi langkah Pemkot Jogja. Menurutnya, penerbitan surat verifikasi menjadi legitimasi bagi para pelaku usaha. Berupa jaminan bahwa penerapan protokol Covid-19 telah berjalan optimal. 

Langkah ini juga mendorong promosi setiap sektor usaha. Sehingga mampu meningkatkan rasa percaya para konsumen. Untuk memanfaatkan jasa atau membeli barang yang ditawarkan. Sehingga perputaran ekonomi kembali berjalan.

“PHRI pusat pun memberikan apresiasi ke Pemkot Jogja karena daerah lain belum ada. Padahal ini bagus, sebagai bentuk trust bagi pelaku wisata di bidang hotel dan restoran. Kalau tidak, akan terseok-seok,” ujarnya.

Pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemkot Jogja. Terlebih jumlah hotel dan restoran di Kota Jogja sangatlah banyak. Keterlibatan PHRI dapat melalui setiap kecamatan. Berupa edukasi penerapan protokol Covid-19 secara ketat.

Berdasarkan data PHRI DIJ ada sekitar 148 hotel dan restoran yang beroperasi pasca pandemi Covid-19. Sementara untuk wilayah Kota Jogja terdapat 68 hotel dan restoran. Angka okupansi mulai merangkak naik mencapai 30 hingga 60 persen saat akhir pekan.

“Memang masih ada kendala, terutama cost (biaya). Seperti pengadaan disinfektan padahal pemasukan belum seimbang. Tapi kalau dibanding daerah lain, okupansi cukup menggembirakan. Bahkan dibandingkan Bali,” katanya. (dwi/tif)

Jogja Raya