RADAR JOGJA – Undang-Undang (UU) No. 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ genap berusia sewindu atau delapan tahun Senin (31/8). Diterbitkannya UU tersebut bersumber dari peristiwa bersejarah saat Jogjakarta di bawah pemerintahan dua kerajaan mardika yang memandatkan diri bergabung dengan Republik Indonesia.

Dalam peringatan itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono
(HB) X memberikan pernyataan saat menggelar sapa aruh
di Bangsal Pagelaran Keraton. Pergelaran itu juga dihadiri
Wagub PA X dan Menko Polhukam Prof Dr Mahfud MD

HB X berpidato mengenai hasil refleksi dan introspeksi selama
UUK diberlakukan. Salah satu hal yang ditekankan HB X adalah
organisasi perangkat daerah (OPD) jangan sampai bersikap antikritik.
”Birokrasi meski tidak dinilai antikritik, tetapi setidaknya kurang
membuka ruang dialog aspiratif. Keistimewaan DIJ itu toh disangga sinergi tiga pilar. Kaprajan, kampus, kampung,” katanya.

Aspek transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Sebab, itu juga dijamin dalam Peraturan Perundang-Undangan No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ”Saya masih sering mendengar kritik masyarakat. Namun, hendaknya kritik itu harus diterima oleh OPD terkait dengan penuh kebesaran hati,” jelasnya.

HB X melanjutkan, pusat dari pelayanan publik bukanlah pejabat melainkan rakyat. Pola pikir itu, menurutnya, belum diterapkan sebagian aparatur sipil negara (ASN). Masih ada anggapan bahwa pejabat adalah pusat kekuasaan. ”Sehingga dalam menjawab persoalan masyarakat sering terkesan defensif. Padahal, rakyat berhak menuntut pertanggung jawaban publik atas kualitas layanan pemerintah,” tambahnya.

Raja Keraton Jogja ini kemudian memberikan contoh dalam upaya penyaluran bantuan sosial (banos) Covid-19 melalui Gugus Tugas. OPD yang menyalurkan bantuan kepada kelompok yang berhak perlu diketahui publik, agar tidak ada praduga prasangka. Juga perlu adanya informasi by name by address yang bisa diakses di kelurahan atas pemberian bansos berdasarkan Data Terpadu  Kesejahteraan Sosial (DTKS).

”Seandainya ada yang salah sasaran, secara teknis efektivitas bantuan bisa kita betulkan bersama. Persoalan ini mencuat, karena pejabat di kabupaten/
kota yang semestinya memahami data-base, juga tidak mengetahuinya,” katanya.

Lebih jauh HB X juga menyinggung, UUK DIJ telah mengubah potensi desa. Sebab berlandaskan Urusan Perangkat Daerah UUK DIJ, maka UU Desa menjadi lebih spesifik. Menurutnya, banyak desa berkembang terus tumbuh di DIJ. Seperti desa wisata, desa mandiri energi, dan mandiri pangan.

”Kondisi ini bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, modal awal menuju tatanan masyarakat baru,” katanya. Segala potensi desa itu dilancarkan melalui strategi ”desa mengepung kota.” Harapannya desa akan menjadi sentra pertumbuhan. Dalam penerapannya, pembangunan desa akan lebih diprioritaskan.

”Konsep ini relevan untuk mengakselerasi pembangunan desa dalam mengejar kemajuan perkotaan, karena sumber potensinya itu toh berada di perdesaan,” tandasnya.

Sementara itu Mahfud MD menjelaskan, UU Keistimewaan diberikan agar DIJ dapat merawat segala keistimewaannya. Misalnya tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kebudaya an,
pertanahan, dan tata ruang.

”Selama ini negara sudah menyediakan anggaran khusus. Itu bisa digunakan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dari su dut
keistimewaan,” katanya. Menurutnya, dari sisi prinsip, tidak ada hal yang perlu diperbaiki dan dipersoalkan dalam UU Keistimewaan itu. ”Tinggal pelaksanaan UU tersebut, khususnya penyiapan sumber daya manusia (SDM),” tuturnya. (tor/laz/)

Jogja Raya