RADAR JOGJA – Target pendapatan asli daerah (PAD) DIJ tahun 2021 dirancang turun. Ini merupakan bentuk penyesuaian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kondisi nyata yang dihadapi saat ini.

Berdasarkan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021 Pemprov DIJ, PAD ditargetkan Rp 4,84 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan target PAD 2020 yang sebesar Rp. 6,5 tiliun. Sedangkan tiga poin yang menjadi fokus belanja yakni prioritas pembangunan nasional, penanganan kesehatan, dan pemulihan ekonomi.

“Rancangan KUA PPAS APBD 2021 disusun dengan mengacu rencana kerja pemerintah daerah 2021 yang telah diselaraskan dengan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan kondisi nyata yang dihadapi saat ini,” kata Wakil Gubernur DIJ KGPAA Paku Alam X.

Gambaran ekonomi makro menjadi asumsi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (RAPBD) 2021. Kondisi makro ini meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkisar 4,2-6 persen, tingkat inflasi 3,2-2,7 persen serta kemiskinan sebesar 11,60 persen. “Diarahkan kepada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program,” tuturnya.

Berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4,36 triliun. Belanja daerah 2021 diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional 2021.

“Juga untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta penerapan normal baru, agar masyarakat dapat produktif namun tetap aman dari korona,” tambahnya.

Rinciannya belanja operasional Rp 3,418 triliun meliputi belanja pegawai belanja barang jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; belanja modal sebesar Rp. 145,818 miliar termasuk belanja tidak terduga sebesar Rp 62,32 miliar; serta belanja transfer Rp. 734,249 miliar.

“Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah diharapkan mampu berperan besar sebagai pembiayaan utama dalam struktur APBD 2021,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Beny Suharsono menjelaskan, tahun anggaran 2021 program perlindungan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial bakal dipangkas. Pendanaan akan difokuskan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Dia melanjutkan, PAD DIJ merosot hingga Rp 620 miliar selama pandemi. Pemangkasan dana dari pusat seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga menjadi penyebabnya. Untuk menyediakan anggaran, pemprov harus merealokasi belanja-belanja daerah. “Misalnya anggaran untuk rapat kami tekan karena sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi. Juga perjalanan dinas. Kami pangkas sangat besar, diarahkan untuk tiga aspek tadi,” tuturnya.

Dari upaya realokasi, Pemrov DIJ mampu mendulang dana sebesar Rp 600 miliar. Setengah dari jumlah itu telah dimanfaatkan untuk menanggulangi Covid-19 dan dampak ekonomi. Bila sesuai perencanaan, sisa dana dipastikan mencukupi hingga akhir 2020. “Di dalamnya juga ada Danais. Kami masih menggunakan sisa itu, kami  menyiapkan sampai Desember,” paparnya. (tor/laz)

Jogja Raya