RADAR JOGJA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta mulai dicairkan Kamis (27/8). Untuk Provinsi DIJ tercatat baru ada sekitar 243.702 penerima manfaat.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jogjakarta Asri Basri mengatakan, Presiden Jokowi menargetkan bantuan untuk menyasar 15,7 juta penerima. Sedangkan untuk pencairan tahap pertama ini baru menjangkau 2,5 juta penerima.

“Sementara untuk DIJ sendiri jumlahnya 244 ribu sekian atau 92 persen dari data yang ada di DIJ. Itu di luar upah yang di atas Rp 5 juta,” katanya kemarin.
Tiap penerima akan memperoleh transfer dana Rp 600 ribu selama empat bulan. Sehingga total bantuan yang disalurkan Rp 2,4 juta. “Tahap pertama baru ditransfer Rp. 1,2 juta. Untuk tahap kedua kira-kira akhir September atau awal Oktober,” lanjutnya.

Asri belum bisa menyebut total penerima BSU di DIJ. Sebab data yang ada sifatnya terpusat. “Ini mungkin nanti untuk DIJ serapan tahap pertama kami belum tahu karena secara nasional tergabung semua. Mungkin nanti tahap kedua bisa terealisasi semua,” ujarnya.

Adapun rincian penerima di tiap kabupaten kota, di kantor cabang (Kacab) Jogja tercatat 144.486 rekening, Kacab Sleman 46.529 rekening, Kacab Bantul 30.665 rekening, Kacab Kulonprogo 11.455 rekening, dan Kacab Gunungkidul 10.567 rekening. Total data yang sudah terunggah hingga kemarin mencapai 243.702 rekening.

“Ini kantor cabang lagi mengupayakan terus sisa dari pekerja yang belum punya nomor rekening. Kami dibatasi sampai 30 Agustus. Karena pemerintah meminta bantuan ini tuntas hingga 30 September,” ucapnya.

Dia menjelaskan, persyaratan penerima insentif adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp. 5 juta, terdaftar dan memiliki nomor rekening di BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu merupakan peserta aktif hingga Juni 2020.

Penerima manfaat paling banyak ada di Kota Jogja. Adapun bidangnya didominasi sektor perhotelan. “Ya, karena termasuk kota wisata. Seperti garmen, hotel, dan restoran,” jelasnya.

Berdasarkan pemantauannya, adanya insentif tenaga kerja membuat banyak perusahaan berbondong-bondong memenuhi kewajibannya terhadap pekerja. “Bahkan tanpa kami surati, berarti tandanya ini peserta baru. Karena mereka merasa dirugikan tidak kebagian Rp 600 ribu,” ungkapnya.

Seorang karyawan swasta di Depok, Sleman, Muhammad Ilham, 27, mengaku belum menerima insentif dari pemerintah pusat. Menurutnya, perusahaan tempatnya bekerja telah mendaftarkan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Juli lalu. Namun dia tak berharap banyak untuk dapat menerima bantuan.

“Karena daftarnya juga dadakan. Gara-gara ada ini (insentif) perusahaan jadi mau memenuhi hak pekerja. Padahal dulu nggak pernah didaftarin,” tandasnya. (tor/laz)

Jogja Raya