RADAR JOGJA – Permintaan Gubernur Hamengku Buwono X agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro konsisten dalam menangani membeludaknya pengunjung di kawasan itu, disikapi Pemkot Jogja yang menaungi UPT Malioboro. Pemkot mendorong petugas Satpol PP di lapangan untuk memberi sanksi sosial atau denda administrasi bagi pengunjung yang melanggar protokol kesehatan (prokes).

Wakil Waki Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, petugas bagian penindakan bisa disiagakan di Malioboro jika diperlukan. Karena jika ada temuan pelanggaran dari pengunjung, maka sanksi sosial dan denda bisa dilakukan seketika itu juga. “Kepada seluruh petugas di lapangan sudah saya minta untuk tidak ragu untuk menjalankan sanksi sosial dan denda seketika itu juga. Ini sebagai shock therapy dan silakan dilakukan,” katanya Rabu (18/8).

HP menjelaskan sesuai laporan yang diterimanya paling banyak melanggar yaitu jalan satu arah di pedestrian sisi barat dan timur. Meskipun sudah ada penanda satu arah pedestrian sisi timur untuk berjalan satu arah dari utara ke selatan. Dan, pedestrian sisi barat dari selatan ke utara. Namun, masih banyak ditemui pelanggaran dari pengunjung, sehingga menimbulkan kerumunan orang.
“Sesuai laporan juga ada zona-zona yang sudah penuh, tapi petugas kami kalau malam minggu kewalahan. Itulah yang kami dorong untuk pembatasan jumlah setiap zona dapat ditaati,” ujarnya.

HP sudah meminta petugas di lapangan bisa ditambah lagi dari Satpol PP dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub). Untuk mengawasi pelanggaran dan memperlancar arus lalu lintas, termasuk membantu menyeberangkan pengunjung yang akan berganti arah. Maupun bisa disebar di setiap zona, sehingga bisa terjaga kerumunannya. “Saya sudah perintahkan Satpol PP dan Dishub sampai 24 Agustus libur panjang untuk standby terus membantu Jogoboro,” jelasnya.

Menurutnya, kerumunan orang yang menjadi ancaman untuk timbul kasus baru. Dengan jalur satu arah dan pembatasan zona menjadi upaya dan antisipasi pemkot untuk mengurai kerumunan di Malioboro. “Harapan kami untuk mengantisipasi malam dan hari-hari berikutnya kerumunan bisa pecah. Pembatasan jumlah pengunjung juga harus diperhatikan dengan serius agar tidak terjadi kerumunan,” tambahnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto mengatakan, jumlah personel yang diturunkan selama ini sebanyak 300 orang. Dengan pembagian sistem shift. Setiap shift diisi petugas 40 orang. “Penugasan kami bagi dua. Dari Tugu sampai Teteg, lalu Teteg sampai Malioboro,” katanya.

Namun demikian, khusus untuk long weekend petugas disatukan di Malioboro untuk membantu back up dari UPT Malioboro. Semua ketugasan Jogoboro akan dibantu Satpol PP, di antaranya mulai pintu masuk pengunjung harus memindai scan QR Code, pengawasan protokol kesehatan, dan jalur one way pedestrian.

“Kami belum berlakukan sanksi, masih persuasif. Kalau nggak pakai masker, nggak boleh masuk Malioboro dan physical distancing yang kami ingatkan,” tandas Agus.

Perlu Kajian bila Tambah Petugas

Petugas Jogoboro dikabarkan sempat kewalahan menghadapi melonjaknya pengunjung di kawasan Malioboro. Hal ini menyebabkan upaya penerapan protokol kesehatan menjadi tak optimal.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan, Jogoboro merupakan bagian dari ketugasan UPT Malioboro. Bila UPT kewalahan dan memang ingin menambah jumlah petugas, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Kajian itu menjadi acuan untuk penentuan besaran bantuan dana yang akan diterima.

“Kalau penambahan kan berarti ada kebutuhan, cara menghitungnya harus didiskusikan. Kalau memang kurang dari sisi jumlah dan ada kajiannya ya mangga. Kalau belum ada kajian, kami kan harus ada dasarnya terlebih dahulu,” jelasnya.

Aris beranggapan, dalam pengelolaan kawasan Malioboro juga diperlukan kesadaran masyarakat sekitar. Misalnya dalam hal kebersihan, sehingga beban Jogoboro bisa berkurang dan fokus pada penertiban masyarakat. “Saya melihat apakah tidak sebaiknya kita melibatkan masyarakat. Pedagang di situ menjadikan depan toko mereka seperti halaman rumah mereka sendiri,” terangnya.

Aris memastikan dana keistimewaan (Danais) yang dikucurkan untuk mengelola Malioboro tidak dipangkas selama pandemi Covid-19. “Tidak kemudian dipangkas, aktivitas dan kegiatan yang belum penting dilakukan jadi bagian yang ditunda dulu,” jelasnya.

Mulai tahun anggaran 2020 UPT Malioboro mendapat bantuan keuangan khusus dari Danais untuk kegiatan operasional meliputi petugas Jogoboro dan kebersihan. Besarannya Rp 6,9 miliar.

Adapun kemarin (18/8), kepadatan pengunjung di Malioboro sudah jauh berkurang dibandingkan saat perayaan 17 Agustus lalu. Sebagian besar pengunjung pun telah menggunakan masker serta tak ditemui adanya kerumunan. (wia/tor/laz)

Jogja Raya