RADAR JOGJA – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) tingkat II, internal DPD Partai Golkar Kota Jogja memanas. Seiring dengan pemecatan sepihak 12 Pimpinan Kecamatan (PK) dan pengurus di kecamatan Partai Golkar Kota Jogja.

Koordinator PK Golkar Kota Jogja Yugo Saputra menyebut, menemukan berbagai kejanggalan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari stempel yang diambil oleh Ketua DPD II Golkar Kota Jogja, hingga ujungnya mendapat kabar pemecatan dan penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan 12 PK di Kota Jogja. Hanya PK Mergangsan dan Kotagede yang tidak dicopot. “Kok yang 12 PK diganti Plt tapi dua PK tidak diganti, karena pro ke mereka,” ungkapnya, Selasa (18/8).

Mereka yang disebutnya adalah kelompok Ketua DPD Partai Golkar Kota Jogja Augus Nur. Yugo menegaskan, ada kepentingan dalam pencopotan 12 PK ini.“Kami melihat arah ini semua demi kepentingan Musda saja bukan kemajuan Partai Golkar,” tegasnya.

Sebelumnya DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan masa penugasan pengurus dan personalia kabupaten/kota pada 30 April 2020. Dia menyebut, kebijakan di DPD II Kota Jogja menyalahi mekanisme dalam menentukan personel tanpa melalui rapat pleno. “Struktur organisasi revitalisasi juga aneh karena memasukkan keluarga, anak, istri dan saudara. Kemudian setiap rapat hanya pengumuman tidak ada diskusi dan pembahasan,” imbuhnya.

Ketua PK Golkar Umbulharjo Banter Iestiadi menambahkan, sampai saat ini posisi Partai Golkar di Kota Jogja seolah hidup segan mati tak mau. Kepengurusan di bawah Augus Nur diakui tak pernah turun ke bawah. Justru sekarang justru secara sepihak memecat 12 PK secara sepihak tanpa kesesuaian dengan AD/ART partai. “Ikut aturan yang jelas jangan otoriter dan arogan. Kami minta legalitas PK dikembalikan sampai pelaksanaan musyawarah kecamatan setelah Musda Kota Jogja, karena sudah ada petunjuk pelaksanaannya dalam surat nomor SI-01/Golkar/IV/2020,” tegasnya.

Dua Belas PK Partai Golkar Kota Jogja pun kini masih menunggu jawaban dari DPD Partai Golkar DIJ yang disebut sudah mengetahui duduk permasalahan sebenarnya. Mereka pun menyatakan siap melakukan aksi protes dan bahkan Musda tandingan apabila nantinya tak diundang ke Musda Kota Jogja yang paling lambat digelar 31 Agustus. “Kami juga akan mengadu ke DPP karena merasa begitu terdzalimi,” kata Yugo.

Sementara itu Augus Nur sendiri, hingga tadi malam belum bisa dikonfirmasi. Telepon maupun SMS yang dilayangkan belum mendapat balasan dari anggota DPRD Kota Jogja itu. (pra)

Jogja Raya