RADAR JOGJA – Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menggelar aksi menuntut pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) pada masa pandemi Covid-19, di Balairung UGM, Rabu (15/7). Dalam aksinya, mereka mengusung peti mati hitam bertuliskan “Mendikbud” dan “Rektorat UGM” .

Menko Pergerakan Aliansi Mahasiswa UGM Panji Dafa menjelaskan, peti mati hitam yang mereka bawa sebagai simbol UGM sebagai kampus yang selalu mengagungkan kampus kerakyatan, dalam implementasinya tidak seperti itu. Tuntutan mereka terkait penyesuaian kelompok UKT pada program sarjana dan diploma pada situasi normal telah diatur dalam Keputusan Rektor No  526 Tahun 2016.

Penyesuaian kelompok dapat dilakukan, apabila terdapat kekeliruan mahasiswa dalam memasukkan biodata pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru. Atau terjadi perubahan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa yang mempengaruhi daya bayar UKT. Selain itu, disebutkan permohonan penyesuaian kelompok UKT ke fakultas atau sekolah dapat didampingi oleh BEM/LEM/DEMA/LM fakultas/sekolah, dengan syarat mengisi Form Informed Consent sesuai format yang disiapkan fakultas atau sekolah, dan dilengkapi fotokopi mahasiswa pendamping.

“Akan tetapi sejak keputusan itu diberlakukan hingga saat ini, realisasi pelibatan mahasiswa dalam proses penyesuaian kelompok UKT masih belum diterapkan di sebagian besar fakultas,” jelas Panji di sela aksi. Menurutnya, beberapa fakultas yang telah melibatkan mahasiswa dalam proses permohonan hingga penentuan kelompok UKT, antara lain, Psikologi, Isipol, Hukum, Teknologi Pertanian, dan Pertanian.

Sedangkan di fakultas lainnya, koordinasi antara dekanat dan mahasiswa cenderung beragam. Mulai dari yang masih akomodatif terhadap masukan dari mahasiswa seperti MIPA, Ilmu Budaya, Filsafat, KKMK, Farmasi, Kedokteran Gigi, Geografi, dan Teknik. “Hingga yang cukup kaku seperti Biologi dan Sekolah Vokasi,” ungkapnya.

Menurut Panji, terkait apa yang disebutkan tadi layak dijadikan catatan bagi rektorat UGM untuk menstandardisasi kebijakan penentuan UKT di tiap fakultas atau sekolah. Agar berkeadilan dan menjunjung tinggi transparansi.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan UGM Suharyadi yang menemui peserta aksi dan menyampaikan tanggapannya mengungkapkan, Rektor Panut Mulyono Rabu (15/7) sedang tidak ada di kantor. Jika mahasiswa ingin bertemu, ia bersedia membantu menyesuaikan waktu. “Tinggal mahasiswa menyiapkan bahan apa saja yang ingin disampaikan, lalu kami match-kan waktunya,” jelas Suharyadi.

Pihaknya akan menjembatani pertemuan, antara pihak rektorat dan mahasiswa dalam membahas UKT. Hanya saja kalimat yang dilontarkan Suharyadi masih menjadi perdebatan mahasiswa yang ingin bertemu rektor saat itu juga. Dalam beberapa waktu, penawaran pertemuan dengan rektor diminta pada pukul 20.00. (eno/laz)

Jogja Raya