RADAR JOGJA – Aksi Gejayan Memanggil kembali mengumpulkan ribuan peserta di simpang tiga Colombo Jalan Affandi sejak Kamis siang (16/7). Tergabung dalam aliansi rakyat bergerak (ARB), aksi kali ini masih mengangkat isu yang sama, gagalkan omnibus law. 

Aksi diawali dengan berjalan dari bundaran UGM menuju simpang tiga Colombo jalan Affandi.  Ada perbedaan dari Gejayan Memanggil kali ini. Berupa penerapan protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Kami bersama berkumpul di sini menyaksikan masyarakat Jogjakarta sangat resah dan menolak RUU Omnibus law,” jelas Humas ARB Revo ditemui di sela-sela aksi, Kamis (16/7).

Tajuk yang diusung dalam aksi adalah Pandemi Dibajak Oligarki: Lawan Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus. Pemuda ini berpendapat rencana pengesahan RUU Omnibus Law adalah kecacatan. Terlebih adanya iming-iming pembukaan lowongan pekerjaan oleh pemerintah.

Menurutnya omnibus law justru merampas hak dasar warga negara dan merugikan pekerja formal. Sebab penerpan jam kerja yang semakin panjang sementara batas upah juga belum sebanding. 

“Jam kerja panjang tapi penetapan upah rendah. Ini bisa menjadi potensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak berserikat pekerja. Lebih parah menghilangkan hak pekerja perempuan,” katanya.

Omnibus law, lanjut dia, tak hanya berdampak pada sektor pekerja. Secara tak langsung kebijakan ini juga mengancam dunia pendidikan. Praktir sektor ini akan beralih pada orientasi pasar. Alhasil mengesampingkan pendidikan kritis.

“Omnibus law akan melanggengkan kondisi yang menciptakan institusi pendidikan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi neoliberal,” ujarnya.

Dalam aksi kali ini, ARB mengusung tujuh tuntutan utama. Pertama gagalkan omnibus law RUU Cipta Kerja. Kedua berikan jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah yang layak untuk rakyat terutama di saat pandemi.

Tuntutan ketiga, gratiskan UKT/SPP dua semester selama pandemi. Cabut UU Minerba, batalkan RUU Pertanahan, dan tinjau ulang RUU KUHP. Segera sahkan RUU PKS. Keenam hentikan dwi fungsi Polri yang saat ini banyak menempati jabatan publik dan akan dilegalkan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

“Ketujuh, menolak otonomi khusus Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri dengan menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas pelanggaran HAM, dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya,” tegas humas ARB lainnya Lusi.

Revo menyatakan akso Gejayan Memanggil akan tetap berlanjut jika DPR masih terus membahas omnibus law.

“Aksi ini sampai kapan? Sampai omnibus law gagal. Dan kami akan membawa massa lebih banyak lagi,” janjinya.

Selama menjalani aksi di simpang tiga Colombo, para peserta sempat menerapkan physical distancing. Sayangnya protokol ini tak berlaku saat massa mulai bergeser ke simpang empat Demangan jalan Urip Sumoharjo. Tak sedikit peserta aksi yang duduk berdekatan tanpa jarak.

Setelah berorasi di simpang empat Demangan, masa kembali ke simpang tiga Colombo. Beberapa koordinator masih sempat berorasi. Hingga akhirnya massa membubarkan diri menjelang magrib. (dwi/tif)

Jogja Raya