RADAR JOGJA – Pemprov DIJ bersiap melaksanakan audit terhadap sejumlah tanah desa di DIJ. Sebagai persiapan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ berencana mengawalinya dengan kegiatan pra audit yang dilaksanakan 2021. Di antaranya di Desa Tamanan, Banguntapan.

“Tahun depan kami jalankan lebih dulu pra audit. Baru dilanjutkan audit oleh inspektorat,” jelas Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Krido Suprayitno di ruang kerjanya kemarin (10/7).

Krido mengatakan, ada 20 desa yang menjadi sampel. Setiap kabupaten diwakili masing-masing lima desa. Ada empat kabupaten se-DIJ. Yakni Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Untuk Kabupaten Bantul, salah satu sampelnya adalah Desa Tamanan, Banguntapan.

Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ ini sengaja mengungkapkan itu merespons masukan Jogja Corruption Watch (JCW) yang meminta Pemprov DIJ memperketat pengawasan terhadap pemanfataan tanah desa di DIJ seperti dimuat di Jawa Pos Radar Jogja edisi Sabtu (4/7) lalu. JCW mencium adanya pemanfaatan sejumlah tanah desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DIJ No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Krido mengaku telah melakukan pencermatan terhadap tanah desa di Desa Tamanan. Hingga sekarang ada delapan izin yang diberikan gubernur. Izin itu terkait dengan sewa tanah desa oleh pihak ketiga. “Izin yang diberikan gubernur itu terkait dengan kepemilikan tanah,” terangnya.

Adapun pihak ketiga yang mengantongi izin gubernur itu seperti usaha plan produk beton, kios dan gudang pengolahan kayu serta pondok atau rumah makan. Dari monitoring dan pengawasan instansinya, belum semua izin tersebut ditindaklanjuti dengan izin teknis di tingkat kabupaten.

Misalnya menyangkut izin pemanfaatan tanah (IPT), izin peruntukkan penggunaan tanah (IPPT) dan izin mendirikan bangun bangunan (IMBB). “Ada juga yang masih proses permohonan izin seperti di Dusun Kragilan,” terangnya.

Dikatakan, pengawasan secara periodik yang selama ini dilakukan menjadi modal awal sebelum pra audit. Krido menyebut hal itu sebagai bentuk verifikasi. Nantinya, sambung dia, pra audit menyasar tiga komponen.

Yakni keluasan lahan, penerima izin dan jenis usaha. “Apakah di lapangan semua dijalankan sesuai izin yang diberikan,” jelas birokrat pernah menjabat camat di beberapa kecamatan di Sleman ini.

Dengan pra audit itu diharapkan juga bermanfaat bagi desa. Khususnya saat mengesahkan peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa. Sebab, pengawasan melalui pra audit itu dijalankan secara sistemik dan terstruktur.
Terpisah, Kadiv Investigasi JCW Baharuddin M. Kamba mengapresiasi upaya pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ tersebut.

Dia bertekad akan ikut mengawal pelaksanaan audit tanah desa tersebut. “Kami akan monitor perkembangan dan hasilnya di lapangan. Jangan sampai itu hanya lips service saja,” sentilnya.

Terkait dengan laporan masyarakat soal tanah desa di Desa Tamanan, Baharuddin mengaku telah merampungkan kajian bersama Lembaga Pembelaan Hukum (LPH) Jogja dan beberapa ahli hukum. Hasilnya, JCW memutuskan meneruskan laporan masyarakat ke aparat penegak hukum.

“Kami teruskan laporan itu ke Kejaksaan Tinggi DIJ,” paparnya. Dasar laporan merujuk UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 serta PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ada dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan aparatur penyelenggara negara,” tambahnya. (kus/pra)

Jogja Raya