RADAR JOGJA – Moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dua tahun mendatang dikhawatirkan mengganggu kinerja pemerintahan. PNS yang ada saat ini harus bersiap dobel pekerjaan.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, PNS yang pensiun jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah PNS yang diterima tahun kemarin. “Sampai hari ini saja kami masih kurang,” katanya, kemarin (8/7).

Solusi sementara untuk menambal formasi yang kosong yakni dengan mengangkat tenaga pembantu. Namun, ada regulasi yang mengatur bahwa sejumlah posisi hanya boleh diisi oleh PNS. “Misalnya bendahara, ngurusi kepegawaian, keuangan itu harus PNS. Itu regulasinya,” jelasnya.

Pemprov sendiri telah mengajukan usulan kepada Kamenetrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) terkait adanya kekurangan formasi. “Kebutuhan pegawai di Pemprov itu kita masih kurang. Ini termasuk guru dan kesehatan yang paling banyak,” imbuhnya.

Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah DIJ Wahyu Hidayat menjelaskan, berdasarkan perhitungan sementara kebutuhan tenaga PNS periode 2020-2021 Pemprov DIJ membutuhkan sekitar 16.000 PNS. “Kebutuhan formasi selama ini terbebani pada jabatan Eselon IV,” katanya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.347 PNS berhasil dipenuhi. Artinya masih terdapat kekurangan tenaga PNS sekitar 5.000 orang. Untuk menambal kekosongan, BKD DIJ telah merekrut sekitar 3.600 tenaga pembantu. Sehingga dengan menerapkan sejumlah strategi tadi, pemprov masih kekurangan sekitar 1.600 pegawai.

Sama halnya di Pemkot Jogja. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja Ary Iryawan mengatakan, tahun ini ada sebanyak 332 PNS. Tahun depan ada 275 pensiun. Total keseluruhan ada 607 PNS pensiun dalam dua tahun ini. “Dalam dua tahun itu ya berkurang sebanyak itu,” katanya ditemui di ruangannya, kemarin (8/7).

Ary menjelaskan total keseluruhan PNS yang pensiun sudah terhitung sejak kurun waktu Januari – Desember. Setiap bulannya selalu ada PNS yang berkurang karena pensiun. “Kebanyakan yang pensiun merata hampir semua OPD,” ujarnya.

Prosentase PNS yang pensiun sekitar 40 persen dari aparatur Dinas Pendidikan kota Jogja. Ini karena jumlah Guru di Dinas Pendidikan hampir 2.000 orang. Sementara jumlah pegawai pemkot Jogja 5.200 PNS. Dengan kebijakan moratorium CPNS, dipastikan terjadi karena PNS berkurang. Sementara tidak ada pemenuhan untuk sementara di setiap OPD. “Kendala pasti ada, tapi biasanya setiap OPD ada antisipasinya sendiri,” tuturnya.

Pemenuhan bisa dilakukan dengan pemerataan sumber daya manusia (SDM). Dengan memprioritaskan jabatan mana yang harus dikuatkan maka jabatan tersebut harus diisi. Salah satunya bisa dengan mutasi antar OPD. Pun dobel pekerjaan juga dimungkinkan. “Yang kosong nanti bisa ada pelaksana hariannya atau Plt. Tapi kekosongan itu tidak cuma terjadi ketika moratorium tapi sejak sebelumnya memang banyak yang kosong,” sambungnya.

Sementara untuk CPNS formasi 2019, saat ini tengah tahapan persiapan menuju seleksi kompetensi bidang (SKB). “Kami juga menunggu kebijakan pusat kapan. Infonya semester II bisa dilakukan antara Juli sampai Desember, paling cepat ya Agustus,” bebernya.

Tahapan persiapan saat ini, di antaranya menyusun protokol kesehatan covid-19 yang harus diikuti saat SKB nanti. Seperti memakai masker, menyusun jaga jarak antrian maupun di ruangan, mempersiapkan alat kesehatan. Maupun mendiskusikan pelaksanaan teknis lainnya. Termasuk pembatasan separo kapasitas ruangan per sesi dan berbagai macam. (tor/wia/pra)

Jogja Raya