RADAR JOGJA – Peraturan Wali (Perwal) Kota Jogja Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dipersoalkan banyak pihak. Dalam perwal yang diundangkan per 26 Juni 2020 itu memuat sanksi denda Rp 100 ribu untuk setiap orang yang tidak mengenakan masker.

WAJIB BERMASKER: Pengunjung mengenakan masker saat menyusuri kawasan Malioboro, Jogja, kemarin
(6/7). Foto kiri, seorang abdi dalem Keraton Jogja tidak mengenakan masker secara benar saat menyusuri trotoar di Jalan rotowijayan, Jogja ( GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA )

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan mengkritisi salah satu isi perwal itu. “Dalam situasi darurat memang penting untuk mengambil keputusan cepat. Namun alangkah baiknya ditindaklanjuti secara simultan dengan pembahasan bersama legislatif,”  katanya Senin (6/7).

Diungkapkan, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, peraturan yang memuat sanksi hanya UU atau Perpu dan Perda. Sanksi merupakan pengurangan hak seseorang atau warga negara. “Dan karena merupakan pengurangan hak, produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba mengatakan, secara substansi perwal ini sudah sangat komprehensif. Karena telah memuat sanksi bukan saja bagi pelaku secara individual, tetapi bagi penanggung jawab kegiatan atau usaha yang tidak memakai masker sesuai bab IV sanksi pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). “Semangat dari perwal ini cukup baik karena akan membudayakan masyarakat soal kedispilinan serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan,” katanya.

WAJIB BERMASKER: Pengunjung mengenakan masker saat menyusuri kawasan Malioboro, Jogja, kemarin
(6/7). Foto kiri, seorang abdi dalem Keraton Jogja tidak mengenakan masker secara benar saat menyusuri trotoar di Jalan rotowijayan, Jogja. ( ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA )

Namun demikian, Kamba yang juga Kepala Divisi Humas Jogja Police Watch (JPW) ini meminta Pemkot Jogja segera menyelaraskan ketentuan sanksi dalam Perwal 51 Tahun 2020 itu dengan ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Karena peraturan yang memuat sanksi hanya UU, Perpu dan Perda.

Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yang mengatur tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam Perda yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jadi hanya Perda yang boleh mencantumkan sanksi di tingkat daerah. Sehingga Pemkot Jogja harap koordinasi dengan DPRD Kota Jogja agar Perwal Nomor 51 Tahun 2020 itu dijadikan Perda,” jelasnya.

Menurutnya, jika DPRD Kota Jogja sudah menyetujui, maka tidak dalam waktu satu pekan perubahan Perwal menjadi Perda dapat terlaksana. Jika dasarnya hanya Perwal, dikhawatirkan khususnya masyarakat yang cukup paham hukum, tidak akan taat sepenuhnya menjalankan perwal itu. “Karena dasar hukum peraturannya terlalu lemah, yakni berupa Perwal,” tambahnya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, dalam perwal yang memuat sanksi denda Rp 100 ribu bagi yang tidak mengenakan masker hanyalah opsi yang akan diterapkan. Bukan sanksi yang bertahap. “Kami akan tetap lakukan, tapi kan itu hanya opsi. Tergantung dari besar kecilnya,” katanya saat ditemui wartawan.

Opsi yang dimaksud adalah sanksi yang dikenakan bisa berupa teguran lisan, tertulis, maupun sanksi sosial. Dikatakan, sanksi denda bukan serta merta. “Tergantung kasusnya dan kejadian di situ, apakah cukup ditegur atau sampai denda. Mekanismenya yang tahu teman-teman Satpol PP,” tandasnya.

Besarnya denda Rp 100 ribu bagi pelanggar perwal ini, juga dikeluhkan masyarakat karena dirasa memberatkan. Salah seorang karyawan swasta di Jogja Linda Kusumawardani, 27, mengaku belum mengetahui terkait Perwal ini. Namun, dia merasa keberatan jika mendengar nominal itu.

“Terlalu besar sih menurut saya. Saya uang segitu mending buat makan. Saya kan juga kos di sini. Kasian juga masyarakt kecil kalau didenda sebanyak itu, wong untuk makan aja mungkin kadang ndak ada,” katanya kepada Radar Jogja.

Dia berharap, Pemkot Jogja dapat mengkaji ulang peraturan yang telah dibuat. Meski begitu, dia berharap masyarakat juga lebih sadar, patuh, dan peka dengan protokol kesehatan. Sehingga, pemerintah juga bisa lebih kendor dalam membuat kebijakan atau peraturan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto menyebutkan, terkait perwal ini dia membenarkan jika memang memuat beberapa sanksi, di antaranya denda tersebut. “Tapi kami masih menekankan upaya-upaya humanis,” katanya.

Disebutkan, pemberian sanksi tetap akan diawali dengan teguran terlebih dahulu. “Selama ini warga kota patuh-patuh kok. Kami berharap semuanya, monggo kita jaga Jogja milik kita ini. Kalau semua menyadari, tentunya tidak akan berefek sampai pada penerapan denda-denda itu,” paparnya.

Agus menambahkan, jika menemui warga yang tidak memakai masker di tempat-tempat umum, kemudian diingatkan mereka kebanyakan sadar. “Nanti ada lah cara yang akan kami lakukan, sekarang sedang kami diskusikan dengan beberapa OPD,”  elaknya.

Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatatakan, sanksi hukum atau pidana belum bisa diterapkan dalam perwal ini. Sebab hal itu tak diatur dalam Undang-Undang (UU) Kebencanaan. “Tidak ada ketentuan yang mengatur itu (denda). Yang mengatur adalah UU Karantina Wilayah,” katanya.

HB X masih akan melakukan peninjauan tentang pemberian sanksi kepada warga yang belum mentaati protokol tetap (protap) kesehatan. “Kami pelajari dulu apakah memungkinkan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak taat,” tambahnya.

WAJIB BERMASKER: Pengunjung mengenakan masker saat menyusuri kawasan Malioboro, Jogja, kemarin
(6/7). Foto kiri, seorang abdi dalem Keraton Jogja tidak mengenakan masker secara benar saat menyusuri trotoar di Jalan rotowijayan, Jogja ( ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA )

Ketika disinggung upaya pendisiplinan masyarakat, HB X mengaku masih melakukan pendekatan secara persuasif. “Kita hanya memperingatkan (yang melanggar), karena dalam UU Kebencanaan tidak ada,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana juga menilai, peraturan wali kota seharusnya tak mengatur masalah pemberian sanksi. Perwal umumnya mengatur hal-hal yang bersifat teknis. “Setahu saya sanksi itu diatur di Perda (Peraturan Daerah),” jelasnya.

Huda mengakui selama ini aparat penegak hukum kesulitan menindak masyarakat yang mengabaikan protap kesehatan. Ini karena belum ada payung hukum sebagai dasar penindakan. “Karena itu ada usulan untuk melakukan revisi Perda Ketertiban Umum. Tidak perlu buat baru, tapi menambahkan saja tentang protokol kesehatan,”  tuturnya. (wia/cr1/tor/laz)

Jogja Raya